Tanjungpinang - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto tidak setuju dan tidak sependapat dengan keinginan segelintir masyarakat, dan keinginan Bupati Natuna yang menginginkan agar Kabupaten Natuna menjadi provinsi sendiri.

Menurut Isdianto, memisahkan Natuna dengan Provinsi Kepri, bukanlah solusi mencegah masuknya nelayan asing yang mencuri ikan di Laut Natuna.

"Menurut saya bukan itu solusinya, sebab kalau pun misalnya provinsi sendiri, apakah bisa kita menindak kapal asing itu. Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terkait itu, sebab itu sudah antar negara," kata Isdianto kemarin.

Ditegaskan Isdianto, dengan masalah ini jangan pula mencari kesempatan dan berfikir untuk mengusulkan dan menginginkan provinsi sendiri.

"Tentunya pemerintah pusat juga akan mempertimbangkannya. Tidak semudah itu pusat menyetujuinnya, karena ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dilakukan," ujarnya.

Ia meminta agar tokoh masyarakat dan kepala daerah di Natuna, agar arif dan bijak dalam menyikapi masalah ini.  Sebab tegasnya ini bukan masalah kewenangan daerah atau provinsi semata, tetapi ini sudah merupakan masalah negara.

"Saya kira ini hanya sekedar keinginan seseorang saja, bukan keinginan masyarakat Natuna sendiri. Dalam hal ini juga saya kira tidak perlu disikapi terlalu berlebihan," tegasnya lagi.

Sebagaimana diketahui, alasan masyarakat dan Bupati Natuna Hamid Rizal menginginkan Provinsi Natuna sendiri yakni, agar memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan laut sendiri seperti provinsi sesuai Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dimana bila menjadi provinsi memiliki kewenangan melakukan pengelolaan laut dari 0 hingga 12 mil laut, yang tidak dimiliki oleh kabupaten/kota. Selain itu alasannya agar koordinasi dan komunikasi lebih cepat dengan pemerintah pusat, bila ada masalah dan menghadapi kondisi seperti ini.