Batam - Para pedagang kaki lima (PKL) Pasar Induk Jodoh yang berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota menentang penggusuran 'dicuekin' oleh Wali Kota Batam Rudi dan wakilnya. 

Tak satupun dari dua pejabat tertinggi Kota Batam itu menemui para PKL. Hanya ada Asisten 1 bidang Pemerintahan, Yusfa Hendri serta Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto yang menemui para pedagang korban gusuran ini.

Pada kesempatan itu, pengunjuk rasa berdialog dengan Nuryanto di depan kantor Wali Kota Batam. Namun setelah beberapa waktu melakukan dialog, belum juga menemui titik terang. 

Para pedagang menuntut agar mereka kembali dapat berjualan lagi. Selanjutnya Nuryanto mengajak massa ke kantor DPRD Batam untuk berdialog lagi. Dialog tersebut tanpa diwakili oleh pihak Pemerintah Kota Batam.

Masing-masing pedagang diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah. Ada seorang yang menyebutkan penggusuran ini tidak disertai surat peringatan, kemudian ada juga pedagang yang lain mendukung revitalisasi pasar tapi harus ada solusi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut Nuryanto mengatakan bahwa pihaknya pemerintah harus memperhatikan nasib para pedagang. 

“Setelah digusur pemerintah harus memikirkan solusi selanjutnya,” ujarnya. 

Ia juga menilai pemerintah harus mempersiapkan tempat sementara bagi para pedagang. Sewa kios seharusnya gratis dan tidak ada pungutan. 

“Apalagi sekarang pak wali kota sudah ex-officio Kepala BP Batam, jadi lebih gampang dan mudah,” kata dia. 

Nuryanto berjanji bahwa akan ada pertemuan selanjutnya untuk mencarikan solusi bagi para pedagang dengan menghadirkan pihak dari Pemko Batam, BP Batam dan perwakilan pedagang dalam sebuah dialog. 

“Mudah-mudahan pak wali besok bisa hadir,” katanya. 

Namun rencana pertemuan tersebut tidak didukung pedagang, mereka meminta agar segera ada solusi mengingat sebagian besar barang dagangan mereka harus dijual.

“Biarlah bapak-bapak rapat, tapi kami mau berdagang, kalau tidak dijual, nanti barang-barang busuk,” ujar salah seorang pedagang.

Sampai saat ini, massa tetap bertahan di kantor DPRD Batam dan belum ada titik temu dari dialog tersebut.