Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membantunya di bidang pertahanan dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris heran dengan Jokowi yang tidak sadar memberikan Prabowo posisi menteri yang bisa menggantikan Jokowi dalam kondisi tertentu.

Syamsuddin tentu ikut terkejut ketika Jokowi mengundang Prabowo masuk ke dalam kabinet jilid II. Serta yang paling mengejutkan ialah ketika Prabowo diberi jatah untuk menduduki kursi Menteri Pertahanan (Menhan).

"Kenapa saya merisaukan itu? Sebab Menhan itu satu dari tiga menteri yang disebut dalam konstitusi kita. Pasal 8 Ayat 3 UUD 1945," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Dalam pasal 8 Ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

"Apakah Jokowi tidak menyadari ini? Saya enggak tahu. Tapi Menhan itu posisi yang sangat strategis," ujarnya.

Oleh karena itu, Syamsuddin menjelaskan bahwa pentingnya seluruh elemen masyarakat mengawasi kabinet Jokowi jilid II. Hal itu lantaran penampakan pemerintahan saat ini yang cenderung semakin kuat ketimbang oposisi mengingat baru PKS yang tetap memilih berada di luar pemerintahan.

"Kita itu siapa? Ya civil society, kami di NGO, musti betul-betul energi dan stamina yang cukup untuk mengingatkan pemerintah supaya betul-betul berada di jalan yang lurus," tandasnya.

(*)