New York - Organisasi negara-negara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di ambang kebangrutan. PBB terancam kehabisan uang pada akhir Oktober 2019.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan organisasinya defisit anggaran sebesar US$230 juta atau Rp 3,2 triliun.

Dalam surat yang disebarkan ke sekitar 37 ribu pegawai  di sekretariat PBB, Guterres menuturkan pihaknya terpaksa menerapkan "langkah-langkah untuk meminimalisir kesenjangan" yang belum ditentukan demi memastikan gaji dan hak para karyawan tetap terpenuhi.

"Negara-negara anggota PBB hanya membayar 70 persen dari jumlah total yang diperlukan untuk operasi anggaran rutin kami pada 2019. Ini berarti kekurangan uang tunai sebesar US$320 juta pada akhir September. Kami terpaksa menggunakan anggaran cadangan kami pada akhir bulan ini," bunyi surat Guterres dilansir CNN Indonesia mengutip AFP pekan ini.

Berdasarkan laporan, bujet operasional PBB pada 2018-2019 mencapai US$5,4 miliar atau Rp 76,4 triliun. Anggaran itu tidak termasuk dana untuk memenuhi kebutuhan misi perdamaian PBB.

Guterres mengatakan untuk menghemat pengeluaran, PBB akan menunda sejumlah pertemuan dan mengurangi pelayanan. Ia menuturkan kantornya akan membatasi perjalanan resmi setiap pejabat PBB.

Pada awal tahun ini, Guterres juga telah meminta 193 negara anggota untuk meningkatkan kontribusi kepada badan dunia ini demi menutup kekurangan biaya. Namun, seorang pejabat PBB yang tak ingin diungkap identitasnya menuturkan para negara anggota itu menolak permintaan tersebut.

"Tanggung jawab utama terkait kesehatan finansial kami ada pada negara-negara anggota," kata Guterres. 

(*)