Ahok Pilih Ajak "Perang" BPK, Pernah Berniat Lempar Granat

Ahok Pilih Ajak "Perang" BPK, Pernah Berniat Lempar Granat

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok

BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan, kondisinya akan semakin bagus bila dirinya bermusuhan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, BPK akan semakin kencang mengaudit serta memeriksa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.  

"Saya pikir makin bagus musuhan sama BPK. Kenapa? Semakin kami bermusuhan, mereka akan semakin mengincar Bapak-Ibu, bukan saya," kata Basuki kepada pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang menghadiri Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015).

Dengan demikian, ia tidak merasa takut jika mencari masalah dengan lembaga pemerintah tersebut. Ia juga meminta PNS DKI untuk tidak takut jika BPK akan terus mengawasi transaksi keuangan di Pemprov DKI. Sebab, jika takut, berarti PNS tersebut diduga "bermain" dengan APBD dan berupaya melakukan tindak pidana korupsi. 

Basuki berujar bahwa dirinya pernah melakukan hal yang sama terhadap BPK pada tahun 2013 lalu. Bahkan, saat itu, tak sedikit oknum pejabat BPK yang tersinggung dengan pernyataan Basuki. 

"Saya cerita ini agar Bapak-Ibu bisa lebih berhati-hati menyusun anggaran. Karena saya lagi diincar sama orang untuk ribut, saya tahu risiko saya sebetulnya," kata Basuki. 

Sejak menjadi pengusaha, Basuki mengaku kerap kesal dengan pemerintah. Bahkan, Basuki pernah berkhayal ingin melempar granat ke kantor dinas pajak yang kerap "memeras" uang pamannya, yang menjadi pengusaha timah. Pamannya sampai stroke karena terus-terusan "diperas" oleh oknum pegawai pajak tersebut. Namun, keinginan Basuki itu tidak pernah tercapai karena selalu bertobat ketika beribadah ke gereja. 

"Makanya, bapak saya pesan, kamu baik-baik sekolah karena rakyat kecil enggak bisa melawan. Kami yang kaya dan berpendidikan yang bisa melawan mereka (pemerintah koruptor). Bapak-Ibu harus rapat yang benar, kemudian incar pegawai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan UKPD (unit kerja perangkat daerah) yang enggak benar," kata Basuki.
 
sumber: kompas
 
[snw]


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews