Minim Penerangan, Ini Dana yang Dibutuhkan Pemko Batam Aliri Wilayah Hinterland

Minim Penerangan, Ini Dana yang Dibutuhkan Pemko Batam Aliri Wilayah Hinterland

Ilustrasi

BATAMNEWS.CO.ID, Batam -  Berpuluh tahun sejumlah daerah hinterland di Batam, Kepulauan Riau, masih minim penerangan berupa listrik. Kalau pun ada hanya menyala beberapa jam saja.  Pemerintah Kota Batam pun mulai memikirkan kondisi tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam Amsakar Achmad sudah memetakan kebutuhan biaya untuk mengaliri sejumlah pulau hinterland. Termasuk menghitung jumlah pengguna dan nilai investasi.

“Kita sudah memetakan,  lupa jumlahnya tapi angkanya sekitar Rp20 miliar. Ini untuk mendukung wilayah  hinterland,”kata Amsakar baru-baru ini.

Menurut Amsaraka, rencana tersebut sudah diusulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui Provinsi Kepri. Usulan tersebut masih dibahas di Kementerian ESDM serta PLN.

Karena wilayah hinterland, maka penerangan itu akan menjadi tanggung jawab PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepri. Namun demikian, tentu harus dilihat efisiensi. Amsakar mencotohkan, seperti Pulau Labun dengan penduduk sekitar 33 KK. 

Untuk mengaliri listrik kesana, setidaknya dibutuhkan dana Rp 2,5 miliar karena harus menyambungkan pipa bawah laut yang jaraknya meski tidak begitu jauh dari Pulau Pemping.

“Untuk bangun instalasi harus keluarkan cost. Di labun ada 33 KK. Dengan investasi yang cukup signifikan karena harus gelar pipa bawah laut. Problem PLN ini kita juga pahami,” katanya.

Untuk Hinterland sendiri Pemko Batam selama ini juga sudah membantu masyarakat melalui program Solar Home System (SHS) pembangkit menggunakan tenaga sinar matahari.

“Tiga tahun belakangan Pemko sudah menggalakan SHS itu. Ini sangat efisien dibanding dengan menggunakan genset,” kata Amsakar.

Selain fokus wilayah Hinterland, Amsakar juga sudah mengajukan anggaran penerangan ke pusat untuk wilayah Galang. Dana yang diajukan sebesar Rp13 miliar. Saat ini wilayah tersebut belum dialiri listrik untuk masyarakat yang tinggal jauh dari jalan utama.

Menurut Amsakar, di Galang aliran listrik belum menjangkau semuanya.

“Persoalannya kalau bangun instalasi jadi aset siapa? Karena PLN Batam kan terbilang sehat. Ini yang kita coba bicarakan. Jelasnya, ada tiga pola masalah aset, bisa berupa hibah, pinjam pakai atau KSO. Jelas ini menjadi perhatian pimpinan, Pak Wali dan Pak Wakil Walikota,” katanya.

 

[snw/is]


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews