BATAMNEWS.CO.ID, Karimun - Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2014 hingga sekarang belum diserahkan Pemkab Karimun ke DPRD Karimun. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Termasuk dari Ketua Fraksi Hanura DPRD Karimun, H Ady Hermawan.

Padahal LPP APBD 2014 ini berfungsi untuk membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk  suatu peraturan daerah.

Selain itu juga harus dibarengi dengan kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

“Aneh gimana kinerja pembantu bupati selama 6 bulan ini. Ini sudah masuk pertengahan tahun, mana LPP APBD 2014. Seharusnya sudah dilaporkan ke Dewan,” ujar Ady saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (23/6/2015).

Lanjutnya, di dalam LPP APBD 2014 ini memuat hasil silpa APBD 2014 yang merupakan suatu penetapan silva penggunaan anggaran apakah surplus atau minus.

Dan ini sebagai acuan untuk pembahasan dalam APBD-P 2015 nantinya, artinya sebelum LPP APBD 2014 bagaimana mau mengajukan APBD-P 2015.

“Jadi kita minta pihak eksekutif segera membuat laporannya. Agar, proses pembangunan yang terangkum dalam APBD-P 2015 tidak terhambat nantinya,” ujarnya. 

Sementara itu Bupati Karimun, Nurdin Basirun ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, pihaknya akan segera membuat laporan tersebut.

"Ya sabar dulu nanti saya cek dulu. Apakah sudah selesai laporan itu atau bagaimana," ujar di kemarin.

Terpisah, R Jurantiaz salah satu tokoh masyarakat Karimun yang juga mantan anggota DPRD Karimun mengungkapkan, ini bukti dari kinerja pembantu bupati yang tidak tanggapan akan tugas dan fungsinya.

Sehingga, hal-hal yang bukan porsi seorang kepala Daerah harus ikut turun tangan.

“Wah kalau masalah itu sudah rahasia umum, saat bupati marah-marah baru pembantunya sibuk membuat laporan,” kata dia.

[snw]