Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyatakan seruan Arief Poyuono tentang aksi tolak bayar pajak merupakan ide yang sangat konyol. Bara menilai hal tersebut tidak relevan dengan keadaan saat pemerintah masih bekerja dengan baik.

"Itu ide yang sangat konyol dan tidak kontekstual. Dalam sejarah memang ada gerakan melawan kekuasaan untuk tidak membayar pajak. Itu sebagai bentuk protes; perlawanan. Atau dulu zaman kolonial untuk melawan penjajah," ujar Bara dilansir CNN Indonesia, Kamis (16/5/2019).

Bara juga tidak menyetujui ajakan Wakil Ketua Umum Gerindra itu soal penolakan pembentukan DPR RI 2019-2024 oleh anggota legislatif partai-partai koalisi Indonesia Adil Makmur. Menurut dia, hal itu sangatlah merugikan termasuk untuk partai PAN.

"Merugikan partai juga dong," tuturnya.

Dia menuturkan, penolakan terhadap hasil Pilpres 2019 merupakan bentuk ketidakdewasaan elite dalam berdemokrasi. Bara tak menampik jika dalam pemilu 2019 ini ada kecurangan. Akan tetapi, dia bersikeras kecurangan itu tak mencapai tahap yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Memang banyak kekurangan dan ada kecurangan. Itu saya tidak menutupi; seperti adanya penggunaan uang. Tapi, yang dituduhkan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif terhadap pilpres itu belum bisa dibuktikan," ucapnya.

Baca: Ajak Masyarakat Tak Akui Pemenang Pilpres, Gerindra: Tolak Bayar Pajak!

Hasil sidang putusan Bawaslu yang meminta KPU memperbaiki tata cara dan prosedur dalam Situng, kata Bara, membuktikan bahwa kecurangan dalam pemilu 2019 tidaklah seperti apa yang dituduhkan BPN Prabowo-Sandi.

"Itu adalah human error, bukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau memang terbukti adanya kecurangan yang dituduhkan, Bawaslu pasti meminta KPU untuk menghentikan Situng tersebut," ucap dia. 

Bara pun menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan dalam gelaran pemilu serentak tahun ini untuk menempuh jalur hukum. Sebab, menurut dia, hal itu merupakan satu di antara banyak langkah dalam memperbaiki iklim demokrasi.

"Bagaimana kita bisa memperbaiki demokrasi salah satunya adalah elite yang bisa menerima kekalahan. Selain juga menempuh jalur konstitusi," ucap dia.

(*)