Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak masyarakat Indonesia yang telah mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno untuk tidak mengakui hasil Pilpres 2019. Pemenang Pilpres 2019 akan disampaikan KPU pada 22 Mei mendatang.

Arief juga mengajak pendukung Prabowo - Sandiaga tidak perlu mengakui keberadaan pemerintahan hasil Pilpres 2019.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandiaga tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019. Dengan kata lain jika terus dipaksakan, hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/5/2019).

Langkah selanjutnya yang diminta Arief sebagai bentuk boikot kepada pemerintah hasil Pilpres 2019 ialah dengan tidak membayar pajak.

Selain itu, Arief juga meminta kepada masyarakat untuk berdiam diri tanpa harus melemparkan kritik kepada pemerintah karena dianggap tidak sah lantaran dihasilkan dari Pilpres yang terlegitimasi.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menginginkan adanya gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang disebutnya serupa pada saat pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ia pun menyarankan kepada seluruh anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra serta partai politik koalisi untuk tidak bergabung dengan DPR RI untuk periode 2019-2024.

"Anggota DPR RI Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," ujarnya.

"Yang pasti negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya. Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan," Arief menambahkan.

(*)