Batam - Pemerintah Kota Batam mendukung komitmen bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang menerapkan kebijakan kantong plastik tidak gratis alias berbayar secara bertahap mulai 1 Maret 2018. 

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan kebijakan tersebut juga sejalan dengan usaha pemerintah untuk menimalisir penggunaan plastik. 

"Beberapa daerah sudah melakukan langkah-langkah untuk itu, dan terakhir upaya itu sudah gencar, bahkan rapat koordinasi di kementerian membahas persoalan tersebut," ujar Amsakar di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (1/3/2019). 

Apalagi Kota Batam menghasilkan sampai 900 ton per hari dan sebagian terdiri dari sampah plastik. Sehingga perlu cara untuk meminimalisir sampah plastik, karena plastik tidak bisa didaur ulang dan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai 50 tahun untuk diuraikan. 

"Indonesia juga menjadi nomor dua dengan produksi sampah terbesar di dunia," katanya. 

Selain menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, menurutnya masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menimalisir penggunaan kantong plastik, seperti menggunakan daun pisang untuk membungkus makanan sebagaimana yang diterapkan di Banjarmasin.

"Prinsipnya demi kepentingan keberlangsungan lingkungan hidup," jelasnya. 

Namun terkait kebijakan kantong plastik berbayar, pihaknya akan membahas secara internal terlebih dahulu, terutama Dinas Lingkungan Hidup. 

"Tetap kita akan dukung dan juga mencari solusi yang paling ideal," kata dia. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozi menambahkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan peraturan wali kota (perwako) terkait penggunaan kantong plastik. 

"Nah karena bahaya kantong plastik kepada lingkungan itu sangat mengkhwatirkan," ujar Herman.

(ret)