Batam - Gaji hororer di Indonesia selalu menjadi persoalan yang tidak ada habisnya. Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diyakini akan menjadi solusi persoalan itu.

Program ini sebenarnya sudah diancang oleh pemerintah pusat sejak akhir tahun 2018. Tahun ini pemerintah pusat mulai serius dengan mengadakan Rapat Koordinasi se-Indonesia Tahap 1 di Batam, Rabu (23/1/2019).

Rakor tersebut tersebut bertemakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang  Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap 1 Tahun 2019.

Acara tersebut langsung dibuka oleh Syafruddin selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) dan juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Indonesia.

Syafruddin mengatakan hal ini dilakukan untuk menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan proporsi yang belum ideal di Indonesia. Setidaknya dibutuhkan 150 ribu orang untuk program PPPK tahun 2019 ini.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku telah menyiapkan anggaran penyetaraan gaji pegawai honorer dengan PNS, lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Lewat program ini, baik PNS maupun P3K akan memperoleh hak keuangan yang sama, kecuali uang pensiun. Dari segi gaji, P3K mendapat jumlah yang sama dengan PNS, artinya di atas UMR.

Penyetaraan kesejahteraan tenaga honorer ini sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 serta sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh pihak Badan Kepergawaian Negara (BKN) yang menyebutkan seleksi akan sama seperti CPNS tapi soalnya akan mudah dan tidak sepanjang tes CPNS 2019 karena yang boleh ikut seleksi juga ada yang berumur 35 ke atas.

(sya)