Karimun - Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Karimun mendapat suntikan dana. Usulan suntikan dana oleh Pemkab Karimun itu disetujui oleh DPRD Karimun.

Persetujuan DPRD itu diwujudkan dalam perda tentang penyertaan modal bagi tiga BUMD, yakni Perusahaan Daerah (Perusda), PDAM Tirta Karimun dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun.

Mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah selaku pemegang saham terhadap BUMD dapat memberikan penyertaan modal, namun harus didukung dengan regulasi dalam hal ini peraturan daerah.

Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal DPRD Kabupaten Karimun, Rohani ranperda yang disampaikan pemerintah kepada DPRD sudah bagus, namun secara aturan dapat diatur oleh Bupati dan DPRD, dengan catatan jika terjadi surplus anggaran pada BUMD yang dimaksud. 

"Dengan demikian, kami dari panitia khusus (pansus) menyetujui ranperda ini disahkan menjadi perda penyertaan modal bagi BUMD," kata Rohani, kemarin.

Alasan perlunya dilakukan penyertaan modal terhadap BUMD, karena dikhawatirkan kondisi perusahaan tidak sehat sehingga perlu ditingkatkan mulai dari penyertaan modal, pendapatan dan kinerjanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengatakan, perda yang disahkan sebagai patokan besaran dana untuk penyertaan modal bagi BUMD.

"Dalam perda ini memang hanya tiga BUMD, diluar dari Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) yang memang talah memiki aturan sendiri," kata Anwar.

Hanya saja, Anwar tidak dapat menyebutkan berapa nominal suntikan dana sebagai modal bagi tiga BUMD yang dimaksud. Menurutnya, hal itu juga tertuang di dalam perda yang telah disahkan.

"Kalau yang terbesar saya pikir pasti di PDAM, karena salah satu BUMD kita itu kan masih baru dan memang butuh suntikan dana. Dua lagi ya masih sedang, tapi semuanya saya tidak tahu persis berapa nominal suntikan dananya. Karena itu nanti akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baru bisa diketahui nominalnya," kata Anwar.

(aha)