BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Meski era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah semakin dekat atau akan dimulai 1 Januari 2016 mendatang, namun pemerintah dan buruh Kota Batam belum siap menghadapinya.
 
Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Drs. Zarefriadi, Mpd saat memberikan paparan mengenai kesiapan pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menghadapi MEA saat acara Workshop Isu Pemburuhan yang digelar Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Batam.

"Dari 367 ribu buruh yang ada di Kota Batam, setiap tahunnya yang telah diberi pelatihan oleh dinas tenaga kerja baru sekitar 2000-an," ujar Zarefriadi, Minggu (24/5/2015).

Zarefriadi mengatakan, selain memperoleh sertifikasi kompetensi, dalam menghadapi MEA juga harus dilihat dari kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suprapto mengatakan, Pemerintah Kota Batam hanya menyediakan lembaga pelatihan, sementara dalam menghadapi MEA buruh harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui.

Suprapto menambahkan, untuk memperoleh sertifikat kompetensi biayanya tidak murah, mulai dari Rp 9 hingga Rp 15 juta, dan hal ini dimanfaatkan oleh pihak swasta.

"Dimana peran pemerintah terhadap buruh dalam menghadapi MEA ? Pemerintah harus bisa memberikan solusi," ujar Suprapto.

Hal senada diungkapkan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Syaiful Badri. Ia mengatakan,  sebagian besar buruh/pekerja di Kota Batam menolak Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), karena UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan masih belum memihak kepada buruh itu sendiri.

Ia mengatakan, MEA dianggap sebagai ancaman bagi individu buruh itu sendiri.

Selain itu, sistem demokrasi yang ada di Indonesia membuat MEA sulit untuk diterapkan, karena sejak dicetuskannya MEA, Indonesia yang memiliki pertumbuhan sistem neoliberalisme yang subur, hanya menjadi incaran dan serbuan negara Asean yang lain.

"Harapan Pemerintah masih sebatas mimpi jika MEA diharapkan meningkatkan kompetensi di Indonesia dengan bebasnya tenaga-tenaga kerja dari negara Asean masuk Indonesia," tambah Badri.

(isk/alf)