Pemerintah Biayai Rekonstruksi Rumah Warga Korban Gempa Lombok

Pemerintah Biayai Rekonstruksi Rumah Warga Korban Gempa Lombok

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Johannes/batamnews)

Batam - Bencana gempa di Sumbawa dan Lombok yang telah merusak sekitar 85 ribu rumah warga. 

Pemerintah pusat akan membagikan bantuan dana perbaikan rumah pasca gempa di Lombok. Bantuan diberikan disesuaikan dengan kerusakan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita saat berkunjung ke Batam, Selasa (28/8/2018).

Dia menjelaskan untuk rumah dengan kondisi rusak parah akan diberikan uang sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 kuta dan rusak ringan Rp 10 juta. 

Agus melanjutkan bantuan tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) menetapkan bencana ini masuk fase rekonstruksi dan rehabilitasi. 

“Dalam fase rehabilitas sosial dan perlindungan sosial, ada semacam terminologi yang disebut transisi darurat, selama tiga bulan masa transisi darurat ini, para pengungsi kami upayakan dikembalikan ke rumah masing-masing,” ujar Agus usai memberikan bantuan KPM PKH di lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Selasa (28/8/2018).

Selama tiga bulan tersebut, pihaknya akan diberikan jaminan sosial atau pendampingan. Kemudian juga akan diberikan uang sebesar Rp 300 ribu per jiwa maksimal tiga bulan.

“Jadi proses pindah ke rumah masing-masing, para pengungsi tidak dibiarkan sendiri karena masih mengalami trauma, karena selama saya di sana dua hari lalu, gempa terjadi dua kali dalam sehari itu, dan skala lebih dari 5,” katanya. 

Selain kemensos, dari kementrian lain juga terlibat, seperti dari Kemenetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk membangun fasilitas umum (fasum) seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah dan sebagainya.

Pembangunan fasum tersebut ditargetkan akan tuntas pada bulan Agustus tahun 2019 mendatang. Namun pembangunan rumah korban gempa harus segera terlaksana.

“Mereka yang menjadi korban ikut bekerja, jadi swadaya mereka mandiri, pemerintah berikan dana dan fasilitas, pembangunan itu dikerjakan bersama-sama oleh mereka sendiri, itu kesepakatannya. Pemerintah mendorong peran aktif dari para korban,” jelanya.

Pemerintah pusat juga melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah sertabekerja sama Pemda dalam menyediakan materi-materi kebutuhan dasar untuk membangun perumahan para korban. 

“Pemerintah daerah juga mendorong Kadin turun langsung, tentunya karena ini gerakan terbaru pemda dan Kadin siap untuk pembangunan rumah,” kata Mensos Agus.

(ret)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews