Jakarta - Bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) Sandiaga Uno membantah memberikan mahar berupa uang senilai Rp1 triliun. Sebelumnya, beredar kabar Sandiaga memberikan masing-masing Rp500 miliar ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Sangat tidak benar. Saya tidak perlu mengulang, saya (sudah jelaskan) tadi pagi," kata Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/8/2018).

Sandiaga menambahkan, besok sore (Senin (13/8) ia akan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah tes kesehatan. Hal itu dilakukan untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang berubah.

Sandi menyebut, seluruh proses yang ia lakukan hingga akhirnya mencalonkan diri sebagai wakil presiden sudah sesuai undang-undang. Dalam politik saat ini, tidak boleh lagi ada hengki-pengki. Masyarakat akan marah bila ada hengki pengki.

"Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi hengki pengki dalam politik. Masyarakat marah kalau ada hengki pengki, masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," ucap Sandiaga.

Sandiaga menegaskan, transparan saja mengatakan bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan logistik kampanye. Penyusunan rencana pembiayaan kampanye itu akan dilaporkan ke KPK.

"Kita coba susun anggaran seperti ini, sumbernya dari sini. Ada LHKPN kira-kira berapa yang bisa saya sediakan, agar semua terbuka dan terang benderang, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi makanya saya ketemu KPK besok," pungkas Sandiaga.

Saat ini, pihaknya sedang berkonsultasi dengan KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghitung biaya untuk kampanye.

(snw)