Batam - Wali Kota Batam, HM Rudi meragukan hasil rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan kementrian koordinator perekonomian bersama para pelaku usaha Batam dan Kepri pada Selasa (31/7/2018) lalu. Hasilnya Menko Perekonomian, Darmin Nasution akan mempertimbangkan kembali Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

"Coba minta rekamannya sewaktu rapat, supaya pasti omongannya," ujar Rudi di depan kantor DPRD Kota Batam, Jumat (3/8/2018).

Rudi meragukan jika Menko Perekonomian mempertimbangkan kembali status KEK Batam, "Minta sama notulen rapatnya, betul tak demikian," katanya lagi.

Menurut Rudi, tidak ada alasan untuk menolak KEK, jika itu terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) ataupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) akibat peralihan status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) ke KEK. Ia mempertanyakan perolehan pajak tersebut.

 "PPn dan PPnBM itu ada dimana? harus jelas," katanya tegas.

 Selain itu jika para pelaku usaha menyebutkan kalau status Batam beralih ke KEK, maka harga properti juga akan mengalami kenaikan.

"Emangnya bahan baku untuk properti itu dibeli dari luar negeri, kan tidak, kecuali bahan bakunya berasal dari luar neger," jelasnya.

Namun ia enggan berkomentar lebih banyak lagi, karena pihaknya belum diundang dalam rakor bersama dengan Menko Perekonomian.

Sementara itu Anggota tim teknis Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (PBPB), Wan Darussalam menyebutkan bahwa terkait Menko perekonomian yang akan mempertimbangkan kembali status KEK Batam tidak cukup kuat, keputusan itu harus dibawa ke rapat tim teknis.

"Tidak bisa hanya keputusan dari Pak Darmin, harus ada rapat tim teknis KPBPB, dan dari situ baru bisa diambil keputusannya seperti apa untuk status Batam," ujar wan.

 (ret)