BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ribuan buruh di Batam, Kepulauan Riau, mulai mengeluhkan kenaikan tarif listrik bright PLN Batam yang mencekik. Belum lagi kenaikan sembako yang harus mereka tanggung.

Kondisi ini membuat buruh semakin terjepit. Diperparah lagi kelangkaan bahan bakar minyak jenis Premium serta naiknya harga Pertalite. 

"Kita minta pemerintah menurunkan harga sembako, tarif listrik, serta bahan bakar minyak," ucap Suprapto, Konsulat Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam, kemarin.

Para buruh, kata Suprapto, paling geram dengan kenaikan tarif listrik tersebut. Mereka pun berencana mengajukan class action atau gugatan terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Sebelum kami ajukan ke gubernur lebih dahulu kami sampaikan kepada wali kota," kata dia. 

Bright PLN Batam berdasarkan persetujuan Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama sejumlah kepala daerah menyepakati kenaikan tarif listrik mencapai 45 persen.

Persetujuan itu hanya berdasarkan usulan dari bright PLN Batam tanpa mempertimbangkan analisa atau dampak sosial. Kenaikan tarif itu pun justru mendapat jalur tol dari para pejabat di Kepulauan Riau.

Keterlibatan masyarakat dan buruh dalam hal ini justru terabaikan. Padahal mereka yang paling terdampak dari kenaikan tersebut. Diduga ada kongkalingkong dalam proses persetujuan kenaikan tarif tersebut.

Sementara itu Amsakar berpendapat bahwa sejatinya kenaikan tarif listrik merupakan ranah Provinsi Kepri dalam bagian ESDM, namun pihaknya sudah berupaya untuk emringankan beban masyarakat dengan tidak ikut menaikkan Pajak Penerangan Jalan Umum yang seharusnya naik 2 persen. 

"Seharusnya (PPJU) sudah naik 2 persen tapi tidak jadi, karena kita pertimbangkan juga nantinya akan memberatkan masyarakat," katanya. 

Kemudian untuk kenaikan harga beras, Amsakar menyebutkan ada sekitar 36 ribu ton impor besar yang dilakukan Pemerintah pusat, dirinya sudah berupaya melakukan komunikasi dengan anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kepri, Nyat Kadir. 

"Untuk kuota beras untuk Batam kita tidak tahu berapa, sudah komunikasi juga ke pak nyat juga," jelasnya. 

Melalui perundingan yang dilakukan dengan Amsakar, para buruh akhirnya meninggalkan kantor Wali kota Batam, namun pada tanggal 6 Februari nanti para buruh akan mengawal rapat pembahsan UMSK di Kantor Dinas Ketenagakerjaan. 

(ret)