BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Upaya strategis menjaga wilayah kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna menjadi isu penting. Kondisi hubungan multilateral cukup memanas, terutama terkait rencana beberapa negara mengakui Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya.

Bupati Natuna, Hamid Rizal menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna telah membuat kajian-kajian bagi rencana pemekaran daerah yang telah disampaikan ke DPR RI dan Kemendagri.

"Sebagai salah satu wilayah perbatasan dengan potensi yang melimpah, sepatutnya diberikan peluang pengelolaannya bagi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat," ujar Hamid saat pertemuan Pemkab Natuna dengan beberapa Pejabat dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Senin (22/1/2018) lalu. 

Hal ini, dikatakannya hanya dapat diwujudkan jika diberikan kepercayaan menjadi Provinsi Persiapan dengan berbagai haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Wantimpres, Subiyantoro menyampaikan bahwa kunjungan ke Kabupaten Natuna untuk mengumpulkan data dan informasi, peluang dan tantangan sekaligus menggali berbagai potensi yang akan dijadikan bahan pertimbangan, kebijakan dan program kerja pemerintah pusat.

"Oleh karenanya dukungan informasi dan kerjasama dari segenap OPD terkait sangat dibutuhkan bagi menyempurnakan bahan kajian bersama yang akan disampaikan pada segenap anggota Wantimpres nantinya," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Perdagangan dan Kerjasama Internasional Wantimpres, I. G. K Manila menjelaskan bahwa Natuna adalah ujung tombak pertahanan NKRI sebelah utara. 

Wilayah ini memiliki tingkat kerawanan konflik antar negara cukup tinggi karena berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang acap kali mencoba untuk mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayah kedaulatan mereka.  

Oleh karenanya, Presiden RI menyikapi secara tegas atas dasar kepentingan nasional melalui penguatan sektor pertahanan wilayah perbatasan.

"Natuna memiliki kemampuan untuk bersaing dengan beberapa wilayah lain yang lebih maju dibidang pariwisata. Namun melihat kondisi saat ini diakui masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama akses transportasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemenuhan fasilitas pendukung serta pemberdayaan masyarakat yang harus lebih dioptimalkan," sebut dia.

(fox)