BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih siap menurunkan pasukan tempur jika para penyandera menyakiti warga di Desa Kimbely dan Banti. 

Hal tersebut disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi Nubic dilansir MNC Media, Kamis malam (9/11/2017). 

Namun saat ini, kata Kapendam, Kodam yang membantu pihak Polri masih melakukan proses negosiasi dengan penyandera. TNI bersama dengan Polri, kata dia sudah melakukan penguatan pengamanan di sejumlah titik. "Kita (TNI) siap melakukan tindakan jika diminta pihak kepolisian. Saat ini kita lakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu," kata Kapendam. 

Saat ini Satgas Terpadu Penanggulangan KKB Papua yang dipimpin langsung Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar dan Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit telah siap di posnya. 

Jajaran Kodam XVII Cenderawasih mulai dari tingkat Koramil, Kodim 1710/Mimika, Korem 174/Anim Ti Waninggap sudah siaga di pos masing-masing. Selain itu disiagakan pasukan tempur Batalyon Infanteri 754/Raider dari Brigade Infanteri 20/Ima Jayakeramo yang bermarkas di Kabupaten Mimika dibantu Detasemen Kavaleri 3/Srigala Ceta.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo diminta turun langsung ke tanah Papua guna memperoleh informasi valid tentang kasus penyanderaan masyarakat.

Sebelumnya, aksi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap 1.300 warga Papua di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

"Saya minta Kapolri dan Panglima TNI dapat segera turun kesana guna mendapatkan informasi secara resmi, melakukan pencegahan dan melihat apa saja yang terjadi disana," ucap anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil, Kamis (9/11/2017) saat dihubungi.

Nasir menekankan pemerintah harus memberikan penjelasan resmi mengapa ada masayarakat Papua yang diperlakukan secara tidak manusiawi.

"Jika memang ada gerakan separatis, saya pikir aparat negara harus bisa memisahkannya dengan masyarakat sipil. Disini aparat harus belajar dari banyak peristiwa, jangan sampai aparat mencederai warga negara yang bukan OPM," ungkapnya.

Begitupun dengan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono yang mengutuk keras tindakan kelompok bersenjata yang tidak dapat dibenarkan.

"Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena merupakan tindak kekerasan yang mengekang Hak Asasi Manusi (HAM) dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal," ucapnya melalaui keterangan tertulis.

Dave mengatakan, ketika kelompok bersenjata yang mengatasnamakan separatisme beraksi dan mengancam kedaulatan negara, TNI harus segera mengambil langkah untuk mengamankan negara. 

(ind)