BATAMNEWS.CO.ID, Manila – China dan Filipina mengirimkan angkatan bersenjata dan peralatan militer masing-masing ke wilayah Laut China Selatan yang disengketakan.

Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte memerintahkan personel angkatan lautnya untuk menduduki pulau dan karang di sana.

Ia mengutarakan keinginannya untuk mengerek bendera Filipina pada 12 Juni, tepat pada hari kemerdekaan Filipina.

Sementara, China telah menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di Pulau Woody, bagian dari wilayah sengketa.

"Sepertinya semua pihak mencoba merebut semua pulau di sana. Jadi, mari kita awali (rebut) pulau tidak berpenghuni itu, karena mereka milik kita," kata Duterte, seperti dikutip situs BBC, Jumat, 7 April 2017.

Selain mengirim pasukan, mantan Wali Kota Davao itu juga mengusulkan agar sejumlah barak dan logistik pendukung lainnya dibangun guna memudahkan mobilisasi pasukan.

"Kita tidak bisa menghentikan mereka, karena mereka membangun dengan keyakinan bahwa hanya mereka memiliki tempat itu. China akan menggelar perang," ungkapnya.

Direktur The Asia Maritime Transparency Initiative, Greg Poling mengungkapkan, keberadaan personel dan jet tempur China di wilayah sengketa memang bukan yang pertama.

Akan tetapi, hal ini menjadi yang pertama dalam satu tahun terakhir. "Kemungkinan besar masih ada pesawat tempur lainnya yang parkir di dalam hanggar," ujar Poling, seperti dilansir Reuters.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui dengan pasti jumlah dan berapa lama jet tempur China itu berada di sana. Akan tetapi, Poling memastikan fasilitas militer di Laut China Selatan telah selesai dibangun.

Hingga kini, pemerintah China belum menanggapi pemberitaan tersebut. Tapi, beberapa waktu sebelumnya, Perdana Menteri China, Li Keqiang, mengatakan bahwa penempatan alutsista di perairan sengketa bertujuan untuk mempertahankan kebebasan bernavigasi.

Sebelumnya, Pengadilan Internasional Tribunal di Den Haag memutuskan memenangkan Filipina atas sengeketa Laut China Selatan.

Keputusan yang diambil pada Selasa 12 Juli 2016 itu memutuskan bahwa tak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak sejarah hingga kekayaan alam di area nine-dash line atau wilayah imajiner yang dihubungkan 9 titik.

Sembilan titik garis imajiner yang diklaim oleh Tiongkok meluas hingga ratusan mil ke selatan dan timur dari pulau di Provinsi Hainan.

Terkait keputusan itu, pemerintah Tiongkok menolak mentah-mentah. "China tidak menerima atau bahkan mengenali keputusan itu," tulis media resmi Xinhua.