BATAMNEWS..CO.ID, Batam - Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan RAPBD 2017 sebesar Rp 3,3 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 lalu.

“Iya agak turun sedikit, menjadi Rp3,3 T. Dulu bisa dapat Rp 4 T, sekarang sudah susah untuk dapat angka segitu, tiga lebih aja kita sudah susah," ujar Arif Fadillah, Sekda Provinsi Kepri usai menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kepri di kantor BPK Kepri di Batam, Jumat (20/1/2017). 

Arif mengakui hal itu disebabkan anggaran yang mengalami defisit. Ditambah lagi Provinsi Kepri tidak memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH). Pemprov pun terpaksa harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Karena anggaran kita defisit apalagi ditambah lagi kita tidak memperoleh DBH, jadi untuk itu kita akan menyesuaiakan dengan anggaran yang ada, tentunya tidak ada masalah, hanya saja untuk pembangunan infrastruktur pasti mengalami hambatan atau dengan kata lain pembangunan infrastruktur kita kurangi," kata Arif. 

Selain itu akibatnya untuk dana RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tidak mengalami penambahan dan digantikan dengan Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu. 

Arif juga mengatakan, bahwa Ia optimis bahwa APBD 2017 dapat disahkan pada akhir Januari ini, karena sudah mengalami keterlambata hampir satu bulan yang membuat pembangunan infrastruktur terhalang dan gaji honorer juga belum dibayarkan. 

"Saya optimis akhir bulan ini sudah bisa disahkan, karena membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhalang dan gaji honorer belum dibayarkan, lalu koneskuensi lainnya juga ada, teman-teman juga komitmen," kata Arif.

[ret]