BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri Soerya Respationo menilai agenda mutasi Jilid II di jajaran Pemprov Kepri dinilai bernuansa balas budi. Soerya menduga Gubernur dan Sekda sengaja ingin mendudukkan orang-orangnya di pemerintahan.

“Apakah alasan mencari orang profesional di pidato gubernur hanyalah sekadar basa-basi. Padahal sesungguhnya Gubernur dan Sekda ingin mendudukkan orang-orangnya, khususya ASN yang mutasi dari Karimun yang sudah jadi Plt jabatan strategis di Pemprov Kepri,” ujar Soerya seperti dikutip batamnews.co.id, Senin (9/1/2017).

Soerya juga mempertanyakan interpelasi DPRD Kepri terkait pelantikan sejumlah pejabat pada Jilid I lalu.

“Dan bagaimana pula tindaklanjut dari interpelasi DPRD kemaren? Apakah hanya dianggap angin lalu oleh Gubernur?” ujar dia.

Soerya mengingatkan, gubernur di era keterbukaan harus ada transparansi publik. DPRD Prop Kepri yang dengan anggaran APBD berangkat dan berkonsultasi ke Jakarta (K.A.S.N), wajib “menyampaikan laporan" tentang hasil konsultasinya tersebut kepada publik.

“Apakah mutasi yang lalu telah sesuai dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, harus disampaikan kepada publik secara gamblang,” cetus mantan wakil gubernur Kepri itu. 

Menurut Soerya, kalau telah on the track dan on the rules, berarti selesai. 

“Tetapi info yang saya dapatkan di Jakarta, mutasi trsebut sarat dengan pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan per UU an yang berlaku, sehingga "tidak sah”, kata dia.
 

[snw]