Jakarta, Batamnews – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mengebut pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayahnya. Gubernur Ansar Ahmad secara resmi mengajukan penambahan 18 titik prioritas baru kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Usulan itu disampaikan langsung oleh Ansar saat bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Menara Bahari I, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Juli 2026 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Ansar melaporkan bahwa dari target 100 koperasi, pembangunan sudah berjalan di beberapa titik.

"Sebagai bentuk keseriusan, saat ini tiga titik telah selesai dibangun dan satu titik di Kabupaten Natuna sedang dalam proses. Kami mengusulkan tambahan 18 titik prioritas agar manfaatnya bisa menjangkau lebih banyak masyarakat pesisir dan nelayan," ujar Ansar.

Baca juga: Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Tersangka Korupsi dan TPPU, Polri: Sudah Gelar Perkara

Tidak hanya berhenti pada usulan penambahan, Gubernur Ansar juga meminta dukungan penuh dari KKP untuk segera melakukan survei topografi di 82 titik kawasan pesisir di Kepri. 

Menurutnya, survei ini penting untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan serta mengevaluasi kebutuhan infrastruktur pendukung di wilayah pesisir.

"Kami berharap survei lapangan dapat segera dilaksanakan agar kebutuhan pengembangan kawasan pesisir bisa dipetakan secara komprehensif. Ini penting untuk percepatan pembangunan sektor kelautan di Kepri," tegasnya.

Merespons usulan tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono memberikan tanggapan positif. Ia mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kepri yang telah menyiapkan data pendukung dan usulan strategis untuk pembangunan KNMP.

Trenggono menyebut bahwa Kepri merupakan salah satu daerah dengan potensi maritim terbesar di Indonesia. Karena itu, wilayah ini menjadi prioritas dalam implementasi program Ekonomi Biru yang tengah dijalankan pemerintah pusat.

"Ini momentum yang sangat baik untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan melalui kolaborasi kuat antara pusat dan daerah," ujar Trenggono.

Ia menambahkan, keberhasilan sektor kelautan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan agar potensi yang ada mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan nelayan.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kepri memperkuat sinergi dengan pusat guna mempercepat pembangunan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program strategis nasional.

Baca juga: Rudi Margono: Plt Jampidsus Eks Kajati DKI yang Pernah Jerat Gubernur Kepri Kasus Korupsi

Turut mendampingi Gubernur Ansar dalam audiensi tersebut antara lain Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Karimun Iskandarsyah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu, Sekda Bintan Roni Kartika, serta sejumlah pejabat lainnya seperti Kepala Dinas Perikanan Batam Rudi Atmadjianto, Kadis Kelautan dan Perikanan Kepri Said Sudrajat, dan Kepala Badan Penghubung Daerah Kepri Sentot Faisal.