Batam, Batamnews – Gelombang demonstrasi yang menggema di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir bakal berlanjut ke Kota Batam. Aliansi Mahasiswa Kota Batam memastikan diri akan menggelar unjuk rasa dengan membawa sembilan tuntutan yang mereka sebut sebagai "Tuntutan 45".

Aksi direncanakan berlangsung pada Kamis, 18 Juni 2026. Titik utama berada di Kantor DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Massa juga akan melakukan longmarch serta orasi di jalan raya. Titik kumpul awal berada di kawasan lampu merah Pollux.

Ketua Umum Mapala Pakar Institut Teknologi Batam, Kevin, mengatakan seluruh elemen mahasiswa yang terlibat memilih melebur dalam satu wadah perjuangan bersama. Mereka tidak menonjolkan identitas organisasi masing-masing.

Baca juga: Respons Sejumlah Organisasi Mahasiswa di Kepri Terkait Rencana Aksi Demonstrasi

"Sampai hari ini, kita tetap berdiri di bawah satu komando Aliansi Mahasiswa Kota Batam. Menanggalkan seluruh atribut keorganisasian dan melebur sebagai satu kesatuan mahasiswa dan masyarakat Kota Batam," kata Kevin kepada Batamnews.

Menurut dia, aksi tersebut tidak mengedepankan warna atau identitas kelompok tertentu.

"Kami bukan biru, merah, kuning, atau hijau. Kami adalah hitam yang merangkum semua warna yang diabaikan," ujarnya.

Hingga Sabtu, 13 Juni 2026, massa aksi memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 145 orang. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring konsolidasi lintas kampus dan organisasi mahasiswa.

Kevin mengatakan surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada pihak kepolisian pada hari yang sama.

Dalam aksi nantinya, mahasiswa membawa empat tuntutan nasional:

1.  Mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
2.  Meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan rakyat.
3.  Mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
4.  Meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Selain isu nasional, mahasiswa juga mengangkat lima isu daerah yang berfokus pada persoalan lingkungan hidup di Kota Batam. Mereka mendesak pemerintah dan para pemangku kepentingan menghentikan berbagai aktivitas yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat. 

Mahasiswa juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku perusakan lingkungan serta mafia yang diduga terlibat.

Aksi di Batam muncul setelah sejumlah daerah mulai merespons dinamika politik dan ekonomi nasional melalui berbagai bentuk protes publik. Sebagian pihak menilai demonstrasi di daerah tidak akan memberi dampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Namun Kevin memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, gerakan mahasiswa di daerah merupakan bagian dari tekanan politik yang terhubung dengan aksi-aksi nasional.

"Ini adalah gayung bersambut dari pusat ke daerah terhadap kebangkrutan Indonesia yang sudah di depan mata," kata Kevin.

Ia bahkan menilai sikap pemerintah daerah terhadap aksi tersebut akan menjadi indikator keberpihakan mereka terhadap aspirasi masyarakat.

"Kalau pemerintah daerah pun tidak memberikan respons ataupun atensi dalam gerakan kami ini, berarti dia menginginkan kebangkrutan Indonesia tersebut," ujarnya.

Koordinator Lapangan Aksi, Pipin Riyansyah, menyebut demonstrasi yang akan digelar merupakan manifestasi dari keresahan masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pemerintah.

"Aksi ini merupakan manifestasi gerakan dari jeritan dan tekanan hidup dampak kebijakan pemerintah. Sebagai agent of change, kami hadir menjadi mulut masyarakat yang menyuarakan aspirasi agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat," kata Pipin.

Ia menegaskan aksi mahasiswa tidak semata-mata bertujuan menggelar protes di jalan, melainkan menjadi bagian dari gerakan kolektif nasional yang menuntut perubahan arah kebijakan negara.

Menurut Pipin, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan serius mulai dari krisis ekonomi, demokrasi, ekologi, hingga krisis moral kepemimpinan. Karena itu, mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan.

Baca juga: Kritik adalah Nafas Demokrasi, Tapi Harus Membangun Bukan Meruntuhkan

"Kita mendesak pemerintah pusat agar berpikir secara bijaksana dalam pengambilan kebijakan. Indonesia hari ini telah mengalami krisis ekonomi, demokrasi, ekologi, dan moral kepemimpinan. Sehingga kita sebagai pilar bangsa harus bekerja sama menyelamatkan tanah air yang kita cintai," ujarnya.

Rencana aksi ini melanjutkan sinyal konsolidasi yang sebelumnya telah muncul di berbagai organisasi mahasiswa di Batam. Dalam beberapa hari lalu, sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa menyatakan tengah mencermati berbagai isu nasional, mulai dari potensi kenaikan harga BBM, kondisi ekonomi, hingga sejumlah regulasi yang dinilai bermasalah. 

Kini, melalui Aliansi Mahasiswa Kota Batam, konsolidasi tersebut mulai diterjemahkan ke dalam agenda aksi konkret.