Jakarta, Batamnews – Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah berbagai persoalan mencuat dalam tata kelola dan implementasinya. Mulai dari dugaan korupsi, pemborosan anggaran hingga polemik dana talangan ratusan miliar rupiah menjadi perhatian serius pemerintah.

Berbagai temuan tersebut bahkan mendorong dilakukannya penataan ulang manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program unggulan pemerintah tersebut.

Dugaan Korupsi Seret Mantan Pimpinan BGN

Persoalan paling menyita perhatian publik adalah dugaan korupsi dalam tata kelola Program MBG. Kasus ini menyeret sejumlah mantan petinggi BGN, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Kasus tersebut kembali menjadi sorotan setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dan mengaku siap membongkar pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut sedikitnya terdapat 26 nama yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejaksaan Agung.

"Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," kata Krisna.

Pernyataan itu langsung memicu reaksi dan bantahan dari sejumlah pihak yang namanya disebut-sebut dalam kasus tersebut.

Pemborosan Anggaran Capai Lebih Rp1 Triliun per Bulan

Masalah lain yang ditemukan pemerintah adalah membengkaknya jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dalam jumlah besar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa jumlah dapur yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu titik bertambah menjadi 27.877 titik. Artinya terdapat tambahan 6.877 titik di luar perencanaan awal.

Menurut Zulhas, jika setiap titik membutuhkan anggaran sekitar Rp6 juta per hari, maka tambahan tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan," ujarnya.

Temuan itu menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan evaluasi dan penataan ulang pelaksanaan program setelah pergantian pimpinan BGN.

Selain itu, pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga tengah mendalami dugaan praktik jual beli izin pendirian titik SPPG yang diduga melibatkan mantan pejabat BGN.

Polemik Dana Talangan Rp218 Miliar

Persoalan lain yang turut mencuat adalah klaim pengusaha asal Sukabumi, H. Mujazin, yang menuntut pengembalian dana sekitar Rp218,25 miliar yang disebut sebagai dana talangan proyek Dapur Perintis MBG.

Kuasa hukum Mujazin, Ahmad Yazdi, menjelaskan bahwa kliennya menandatangani nota kesepahaman dengan Lodewyk Pusung pada September 2025 terkait pengelolaan 97 titik dapur MBG.

Menurutnya, Mujazin telah menyetorkan dana tahap pertama sebesar Rp62,25 miliar, sementara sisa pembayaran dilakukan melalui sejumlah cek bernilai puluhan miliar rupiah. Namun hingga kini hak pengelolaan yang dijanjikan disebut tidak pernah diberikan.

"Faktanya, zonk," kata Yazdi.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berkaitan dengan institusinya.

"Itu enggak ada kaitannya dengan BGN, itu personal. Itu kan kaitannya dia dengan Pak Pusung," ujar Nanik.

Pemerintah Benahi Tata Kelola Program

Munculnya berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program prioritas nasional.

Evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo diharapkan mampu memperbaiki tata kelola program, memastikan penggunaan anggaran lebih efektif, serta menjaga tujuan utama MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.