Natuna, Batamnews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto digadang-gadang bisa menggerakkan ekonomi petani kecil dan menengah. Namun di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, harapan itu terasa jauh dari kenyataan. 

Para petani lokal justru mengeluh: mereka kesulitan menjadi pemasok langsung hasil panen ke dapur MBG.

Meski program ini berpotensi meningkatkan pendapatan, keluhan utama petani adalah ketidakterlibatan mereka secara langsung. Mereka mengaku sulit memasok hasil panen tanpa harus melalui perantara atau suplier.

Baca juga: Tanpa Suntik Vaksin, Ribuan Ternak di Natuna Terbukti Bebas PMK Secara Alami

Usman, salah seorang petani di Pulau Bunguran Besar, bercerita. Dirinya sudah berkali-kali mencoba menawarkan hasil panen langsung ke dapur MBG di wilayah Natuna. Namun tawaran itu selalu ditolak.

"Memang tidak semua. Seperti di Dapur Batu Hitam dan Ranai Darat, mereka terima hasil panenan langsung. Tapi untuk dapur MBG lainnya, kita harus lewat suplayer. Itu kata orang dapurnya," ujar Usman, Rabu, 14 Mei 2026.

Cerita serupa datang dari Arif, petani semangka dan melon asal Bunguran Tengah. Menurutnya, semua hasil panen harus melalui suplier dulu sebelum bisa masuk ke dapur MBG.

Masalahnya, kata Arif, para suplier ini kerap membeli hasil panen dengan harga murah.

"Boro-boro mau meningkatkan ekonomi petani, yang ada malah merugikan petani," ujar Arif dengan nada kesal.

Ia mencontohkan, jika suplier membeli dengan harga sesuai ketetapan dapur MBG, itu masih bisa diterima. Namun kenyataannya, harga yang ditawarkan sangat rendah. Padahal jika dibandingkan dengan harga pasar di luar Natuna, selisihnya sudah jauh.

Baca juga: Panen Melimpah, 9,2 Ton Ikan Teri Kering Natuna Senilai Rp462 Juta Lulus Sertifikasi Karantina

Kini, dugaan adanya "orang dalam" di yayasan pengelola MBG mulai hangat diperbincangkan. Banyak yang menduga, dengan dalih ingin meraih keuntungan berlipat, pihak yayasan sengaja membuat sekat antara petani lokal dan dapur MBG. Caranya dengan mewajibkan keberadaan suplier sebagai alat untuk mengontrol distribusi.

Akibatnya, petani tidak bisa menjual langsung. Mereka hanya bisa pasrah menerima harga dari suplier yang dinilai tidak adil. Program yang seharusnya menjadi oase bagi petani kecil, justru terasa pahit di Natuna.