Batam, Batamnews — Di tengah kota yang masih bergulat dengan tumpukan sampah dan desakan efisiensi anggaran, DPRD Kota Batam justru mulai membangun pagar gedung kantor. Bukan pagar biasa. Nilainya fantastis Rp6 miliar.

Tahun ini, tahap pertama mulai dijalankan. Anggarannya Rp2,6 miliar dari APBD 2026.  

Sekretaris DPRD Batam, Ridwan, membenarkan proyek itu. “Prosesnya sudah kami serahkan ke BPBJ,” ujarnya, Kamis, 30 April 2026. Ia mengaku belum tahu pemenang lelang. “Masih dalam tahapan proses.”

Tapi dari penelusuran di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), ceritanya sudah mulai menarik.

Baca juga: Sempat Diprotes Warga, Wawako Batam Li Claudia Buka Kembali U-Turn Jalan Laksamana Bintan

Proyek pagar gedung kantor ini semula diminati 73 peserta. Namun, 70 di antaranya gugur di tahap administrasi dan kualifikasi. Ada yang tak memasukkan penawaran sama sekali.  

Akhirnya, hanya tiga perusahaan yang melaju ke tahap harga. Mereka adalah:  

• CV Putra Simotung Jaya  
• CV Putra Saprindo
• Chorinta Cahaya Batam

Setelah evaluasi, CV Putra Simotung Jaya keluar sebagai pemenang. Alamatnya di Komplek Mediterania Batam. Penawaran harga mereka Rp2.352.345.678 — sekitar Rp233 juta lebih rendah dari pagu HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang mencapai Rp2,58 miliar.

Dua peserta lain gugur. CV Putra Saprindo jatuh karena Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan spesifikasi teknis tak sesuai. Chorinta Cahaya Batam secara administrasi dan teknis lolos, tapi kalah harga.

Namun, hingga 30 April 2026, status “Pemenang Berkontrak” di sistem masih kosong. Belum ada tanda tangan kontrak resmi.

Kenapa pagar semahal itu perlu? Dalam dokumen pekerjaan yang ditandatangani Ridwan selaku PPK pada 2 Maret 2026, disebutkan: pagar baru dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan, mendukung citra kelembagaan DPRD, dan menciptakan lingkungan kerja kondusif.

Ridwan menambahkan, desain pagar sudah disiapkan konsultan. Modelnya, katanya, mirip pagar di kawasan perkantoran dan masjid besar di Batam.

Proyek ini bersifat multiyears. Pagar tidak akan selesai dalam setahun. Totalnya Rp6 miliar. “Untuk pagar DPRD,” pungkas Ridwan.

Baca juga: Hadir di Mall Batam, Wuling Eksion Jadi SUV EV dan PHEV Pertama di Kepri

Publik Batam masih ingat: persoalan sampah belum selesai. Efisiensi anggaran digaungkan di mana-mana. Namun di pusat pemerintahan kota, pagar Rp6 miliar tetap jalan. Tahap awal sudah menelan Rp2,6 miliar.

Pemerintah kota belum memberi penjelasan mengapa dari 73 perusahaan, hampir semuanya gugur di tahap awal. Juga belum ada jawaban mengapa pagar sekelas istana itu menjadi prioritas, di tengah kebutuhan mendasar warganya yang masih terkatung-katung.

Cerita pagar DPRD Batam baru saja dimulai. Tapi cerita tentang keberpihakan anggaran—masih menggantung di udara, bersama debu jalanan yang ingin dipagari megah.