Jakarta, Batamnews – Ada angin kencang di lingkungan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terang-terangan memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawainya.

Jangan coba-coba menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, apalagi main-main dengan urusan pajak. Karena menurut bendahara negara itu, sektor perpajakan adalah "ladang basah" yang kerap berujung pada masalah hukum.

Purbaya memberi satu contoh gamblang tentang industri pertambangan. Ia menegaskan bahwa semua pungutan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harus dilakukan secara adil sesuai dengan besaran eksploitasi sumber daya.

Baca juga: Kapan B50 Berlaku dan Berapa Harganya? Simak Fakta soal BBM Baru 1 Juli 2026

"Misalnya kalau industri batu bara bayar PPN lalu kena restitusi (pengembalian pajak), jangan sampai yang dibayar kebalik. Saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima, kan tekor," ujar Purbaya dalam jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat, 24 April 2026.

Ia juga menyoroti praktik aneh di mana aktivitas ekspor belum sepenuhnya terjadi, tetapi pungutan atau restitusi sudah lebih dulu dinikmati eksportir. Menurut Purbaya, praktik semacam ini sama saja dengan merampok.

Dan untuk menghentikan praktik itu, Purbaya berjanji akan bertindak tegas.

"Dan saya pastikan nanti orang-orang pajak tidak bisa bermain lagi di situ. Jadi, kalau ada restitusi yang tidak wajar dan kami investigasi, lalu ditemukan masalah, otomatis langsung saya pindahkan kepalanya," tegasnya.

Yang menarik, kini eksekusi terhadap pegawai nakal bisa lebih cepat. Dulu, Purbaya mengaku tidak bisa langsung memecat. Namun setelah mendapat informasi terbaru soal regulasi, ia kini memiliki kewenangan penuh.

"Sekarang saya bisa kerjakan itu (pecat langsung pegawai), dan saya akan kerjakan," katanya dengan tegas.

Peringatan ini bukan sekadar wacana. Sejak awal Januari 2026, Purbaya sudah memulai perombakan birokrasi di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 

Baca juga: DPP Golkar Dukung Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dua Periode

Langkah nyata itu ditandai dengan pencopotan dan rotasi besar-besaran pejabat di lima pelabuhan utama Indonesia: Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan wilayah Sumatera Utara.

Para pejabat yang sebelumnya aman, kini harus siap digeser. Begitu pula dengan pegawai pajak yang coba bermain-main. Peringatan sudah diberikan. Sekarang, saatnya eksekusi.