Wali Kota Batam Bantah Isu Kemiskinan dan Pengangguran Tinggi, Minta Publik Lihat Data Persentase
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto: Asrul/Batamnews)
Batam, Batamnews – Wali Kota Batam Amsakar Achmad membantah persepsi yang berkembang di publik mengenai tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Batam. Ia menilai anggapan tersebut muncul karena penilaian dilakukan secara kuantitatif atau berdasarkan jumlah orang, bukan persentase yang menjadi tolok ukur utama dalam statistik ketenagakerjaan dan kemiskinan.
Amsakar menjelaskan, Batam menampung sekitar 56 hingga 60 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Dengan komposisi penduduk sebesar itu, jumlah pencari kerja secara absolut memang terlihat besar. Namun, ia meminta publik melihat data secara proporsional dan membandingkannya secara setara.
“Kalau berbicara dari sisi kuantitatif, wajar jumlahnya besar karena penduduk kita mayoritas di Kepri. Tapi kalau mau komparasi yang ideal, kita harus main di persentase. Realitasnya tren kita justru menukik ke bawah,” tegas Amsakar.
Untuk meluruskan isu tersebut, Amsakar memaparkan data resmi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan tren penurunan. Angka TPT tercatat turun dari 11,64 persen menjadi 9,56 persen, kemudian 8,14 persen, 7,68 persen, dan terakhir berada di angka 7,57 persen.
“Ini data resmi. Artinya, kondisi ketenagakerjaan di Batam terus membaik,” ujarnya.
Ia juga meluruskan anggapan soal tingginya kemiskinan di Batam. Menurut Amsakar, angka kemiskinan di kota ini justru terus menurun. Dari 5,19 persen, turun menjadi 5,02 persen, kemudian 4,85 persen, dan kini berada di angka 3,81 persen.
“Tahun 2021 memang tidak kita hitung karena ada badai COVID-19. Tapi kalau melihat trennya, penurunannya sangat jelas dan positif,” jelasnya.
Atas capaian tersebut, Amsakar menyebut Pemerintah Kota Batam bahkan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri yang bekerja sama dengan Tempo. Penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian indeks standar nasional terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menanggapi isu lain seperti dugaan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, Amsakar kembali menekankan pentingnya pendekatan berbasis data. Ia menyatakan siap menindaklanjuti setiap laporan bersama dinas teknis terkait, selama disertai data yang proporsional.
“Saya selalu siap menindaklanjuti semua hal, tapi harus berbasis data. Mudah-mudahan trennya juga menurun seperti indikator ekonomi kita,” pungkasnya.

Komentar Via Facebook :