Oleh: Irwansyah., M.H

Dalam diskursus ekonomi-politik kawasan, kota perbatasan selalu berada pada posisi paling strategis sebagai ruang interaksi budaya, arus modal, dan dinamika geopolitik. Kota Batam adalah merupakan contoh kota paling ideal sebagai kota paling potensial untuk menjadi ruang budaya, percaturan ekonomi dan geopolitik.

Alasannya sangat rasional, Kota Batam berada pada kawasan yang hanya berjarak beberapa mil dari Singapura dan Malaysia. Ini memiliki nilai tersendiri dan sangat relevan jika menjadikan Kota Batam sebagai simpul penting dalam jaringan ekonomi Asia Tenggara. Tak sampai di situ, kultur Melayu dan Islam yang sudah mengakar kuat memberi nilai tambah bagi Kota Batam sebagai modal sosial yang kompatibel dengan prinsip-prinsip ekonomi halal yang tengah berkembang pesat secara global.

Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) mencatat nilai ekonomi halal dunia sudah mencapai USD 2,3 triliun dan diproyeksi ini akan terus tumbuh secara stabil. (Qolbi, Dkk: 2024). Pertumbuhan tersebut tidak hanya mencakup pada sektor makanan, tetapi juga pariwisata, dan logistik. Dalam perspektif global value chain kota perbatasan yang memiliki kapasitas industri dan konektivitas logistik memiliki peluang besar menjadi simpul distribusi halal dunia. Dan Kota Batam memenuhi dua syarat tersebut.

Data BPS menunjukkan PDRB Batam mencapai Rp233 triliun pada tahun 2024. Ini mencerminkan struktur industri yang matang sebagai basis untuk diversifikasi ke berbagai sektor termasuk industri halal. Dengan pelabuhan yang sudah cukup mumpuni, rute pelayaran internasional yang sudah ramai sejak dulu, dan akses menuju Singapura dan Malaysia yang sudah cukup mudah. Kota Batam memiliki daya tarik tersendiri yang jarang dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia.

Kendatipun Kota Batam memiliki potensi ideal, namun itu belum cukup. Seperti dijelaskan Francis Fukuyama dalm (Thomas: 2020) The Social Virtues and the Creation of Prosperity, modal sosial berupa nilai, etika, dan kepercayaan adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Batam, tradisi Melayu-Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan keramahan masyarakatnya merupakan basis etik yang selaras dengan prinsip halal, sehingga memperkuat legitimasi sosial untuk membangun ekosistem halal kawasan.

Selanjutnya yang tak kalah penting dari Kota Batam adalah sektor pariwisata. Batam memiliki potensi mendasar untuk menjadi destinasi wisata halal yang terintegrasi. Kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia menjadi nilai tambah untuk menjadikannya sebagai pasar wisatawan muslim.

Bank Indonesia memasukkan Muslim Friendly Tourism sebagai pilar penting Halal Value Chain. Tantangannya adalah bagaimana keunggulan geografis ini tidak berhenti sebagai potensi laten, tetapi diaktualisasikan melalui kurasi destinasi, standarisasi layanan halal, peningkatan sertifikasi, dan penguatan narasi sejarah Melayu-Islam di Selat Melaka sebagai daya tarik kultural tersendiri.

Di sektor industri dan logistik halal, penelitian Tieman (2018) menekankan pentingnya integrasi standar produksi halal dengan sistem traceability. Dengan posisinya di jalur pelayaran internasional. Dan Batam sangat ideal menjadi pusat logistik halal yang melayani distribusi barang ke pasar ASEAN dan kawasan lainnya, sebab batam merupakan jalur internasional, dan ini nilai tambah. Misalnya produk halal dari Bintan, Tanjungpinang, Karimun dan bahkan dari luar provinsi Kepri dapat menjadikan Batam sebagai hub ekspor regional yang memiliki efisiensi logistik tinggi, dalam konteks ini yang diuntungkan bukan hanya Batam.

Pada saat yang sama, ekosistem keuangan syariah juga harus membuka peluang besar bagi UMKM halal di Kota Batam. Sebab pertumbuhan fintech syariah dan crowdfunding berbasis nilai memungkinkan UMKM bisa mengakses pembiayaan tanpa beban pembiayaan konvensional.

Studi riset (Zakaria: 2024) pada Journal of Economic, Business and Accounting menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip pembiayaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan usaha. Batam dapat membangun ekonomi halal yang inklusif dan berakar pada komunitas lokal.

Meski demikian, keberhasilan transformasi ekonomi halal Batam sangat ditentukan oleh tata kelola institusional. Dalam teori embedded autonomy (Evans, 1995), institusi yang efektif harus mampu terhubung dengan masyarakat, tetapi tetap memiliki kapasitas kebijakan yang kuat. Tantangan Batam saat ini bukan kekurangan potensi, melainkan perlunya koordinasi lintas lembaga antara pemerintah kota, BP Batam, pelaku industri, dan lembaga keagamaan.

Untuk merealisasikan gagasan ini penting dilakukan penguatan ekosistem melalui tiga langkah strategis. Pertama, pembentukan Dewan Ekonomi Halal Batam sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga keagamaan. Kedua, pengembangan Kawasan Industri Halal dengan fasilitas sertifikasi, laboratorium standar halal, dan pusat logistik. Ketiga, peluncuran program sertifikasi halal massal bagi UMKM agar dapat naik kelas dan memasuki rantai pasok regional.

Sampai saat ini Kota Batam memiliki satu ciri khas kawasan perbatasan yang mungkin saja tidak dimiliki oleh kawasan lain di Indonesia, mengapa?. Karena Kota Batam memiliki identitas Melayu-Islam, kapasitas industri mumpuni, dan kedekatan geografis dengan pusat ekonomi regional. Ini menjadikan Kota Batam ini peluang besar untuk tampil sebagai gerbang ekonomi halal kawasan. Dan yang dibutuhkan sekarang adalah visi kebijakan yang terarah, tata kelola yang solid, dan keberanian mengonsolidasikan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi yang telah lama dimiliki. Dan saatnya potensi itu semua dimaksimalkan secara profesional.

------------

Penulis adalah Pengasuh Pondok Pesantren Modern Nur Fikri Batam