Batam, Batamnews – Puluhan warga Rempang mendatangi Gedung BP Batam pada Kamis, 15 Mei 2025 untuk menyerahkan surat keberatan terkait perusakan kebun warga yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam beberapa waktu lalu. 

Kedatangan mereka direspons dengan penutupan pintu utama gedung dan pengamanan ketat oleh petugas. 

Andri Alatas dari Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menegaskan bahwa kedatangan warga hanya untuk menyampaikan surat resmi, bukan untuk berunjuk rasa.  

Baca juga: Tingkatkan PAD Retribusi Parkir, Pemko Batam Lakukan Survei Potensi Parkir

"Warga yang hadir sekadar mendampingi. Kami hanya mengantar surat sebagai bentuk kebersamaan," ujar Andri di lokasi.  

Ia menekankan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, proses penyampaian aspirasi dilakukan sesuai prosedur. "Ini bukan unjuk rasa atau orasi, melainkan bentuk solidaritas," tambahnya.  

Andri yang juga Direktur LBH Pekanbaru menjelaskan bahwa timnya mendampingi Erlangga untuk menyampaikan surat keberatan secara tertulis.  

"Kami mendampingi Pak Erlangga menyampaikan surat keberatan secara resmi," kata pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang ini.  

Baca juga: Inspeksi Layanan RSBP Batam dan Kawasan Agribisnis Sei Temiang, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik

Tim Advokasi juga mengecam dugaan intimidasi oleh aparat kepolisian terhadap warga yang hadir.  

Surat yang disampaikan warga Rempang memuat beberapa tuntutan, antara lain Pemulihan lahan milik Erlangga yang dirusak, Pertanggungjawaban hukum Kepala BP Batam atas kerugian yang dialami warga dan Pembatalan keputusan pembongkaran atau pengosongan lahan untuk mencegah kerugian warga, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial.