Jakarta, Batamnews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal tahun 2025 rupanya belum sepenuhnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam proses standardisasi dan pengawasan mutu pangan. Hal ini menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (6/5).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkritisi lemahnya koordinasi antara BGN dan BPOM yang justru baru mulai dilakukan setelah muncul laporan dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Ia menilai bahwa keterlibatan BPOM seharusnya sudah diintegrasikan sejak awal program berjalan.

"Soal koordinasi dengan Badan POM itu juga menjadi pertanyaan saya. Sebetulnya kan kerjasama dan koordinasi dengan Badan POM bukan hanya ketika ada kejadian. Justru standardisasi, kemudian juga sertifikasi tentang mutu dan keamanan pangan itu seharusnya sudah dilakukan pada saat kita akan menjalankan program ini," ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa koordinasi dengan BPOM masih dalam tahap awal dan belum berjalan secara penuh. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun mekanisme kerja sama formal dengan BPOM sebagai lembaga pengawas mutu dan keamanan pangan nasional.

"Karena ini (program) baru ya, jadi kami masih dalam tahap penyusunan rencana dan kemudian implementasi untuk seluruh kerja sama. Jadi kita sudah sepakat dengan Badan POM bahwa yang memantau, memitigasi terkait kualitas dan keamanan pangan nanti yang melakukan Badan POM," jelas Dadan.

Sambil menunggu keterlibatan resmi BPOM, BGN menggandeng Dinas Kesehatan setempat di berbagai daerah untuk melakukan pengawasan rutin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra penyedia makanan MBG. Pemeriksaan bahan baku makanan, aspek higienis, hingga kemungkinan kandungan bahan berbahaya atau pestisida dilakukan secara berkala.

"Dinas Kesehatan selalu melakukan cek, terutama terkait aspek higienis dan keamanan pangan. Jadi bahan baku kami biasanya dicek oleh Dinas Kesehatan rutin," ujarnya.

Dadan juga menyebutkan bahwa beberapa daerah sudah mengambil langkah inisiatif lebih, seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

"Sebetulnya ada di Bojonegoro, itu Dinas Kesehatannya secara inisiatif melakukan pelatihan," tambahnya.

Lebih lanjut, Dadan optimistis bahwa ke depan koordinasi lintas lembaga akan berjalan lebih baik setelah Instruksi Presiden (Inpres) tentang program MBG disahkan.

"Saya kira dengan semakin intensnya kegiatan kita dan inpresnya akan selesai, koordinasinya akan lebih mudah," tutupnya.

Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di ratusan wilayah. Namun, beberapa insiden dugaan keracunan makanan dalam program tersebut telah menimbulkan kekhawatiran publik dan memperkuat urgensi akan pentingnya sistem pengawasan pangan yang ketat sejak awal pelaksanaan.