Oleh: Rikson P. Tampubolon

JIKA pembangunan kota diibaratkan orkestra, maka Batam selama ini lebih mirip dengan konser drum yang gaduh: dominan, berisik, dan terlalu fokus pada irama pertumbuhan ekonomi yang monoton. Di tengah ambisi menjadi pusat pertumbuhan dalam segitiga ekonomi emas Batam–Johor–Singapura, kota ini justru terseret ke dalam pusaran pembangunan yang abai terhadap dimensi keberlanjutan dan kemanfaatan sosial. 

Apa gunanya bandara canggih, jalanan besar dan kawasan industri megah jika setiap kali hujan deras, warga harus menyelamatkan diri dari luapan air yang disempitkan demi proyek properti?

Sebagai peneliti dan akademisi yang telah lama mencermati arah pembangunan Batam, saya melihat kota ini berada di titik kritis. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti yang terjadi di Baloi Indah, penggundulan bukit di Vista Sei Ladi dan Bukit Baloi, serta pembangunan kawasan properti di titik-titik ikonik seperti "Welcome to Batam" adalah contoh nyata betapa tata kelola ruang di Batam terlalu tunduk pada logika proyek (kapital). 

Menurut data WALHI, Batam kehilangan sekitar 30% tutupan hijaunya dalam dua dekade terakhir. Namun, sayangnya, perubahan ekologis ini tidak pernah menjadi alarm bagi pengambil kebijakan.

Pembangunan jalan protokol dengan deretan pohon jati emas yang tidak sesuai fungsi ekologis pun jadi potret satir: seolah lebih penting tampilan dari keteduhan, lebih prioritas estetika artifisial ketimbang keberlanjutan alami. Bukankah fungsi pohon dalam kota adalah memberi keteduhan dan menurunkan suhu, bukan sekadar hiasan katalog perencanaan?

Di sinilah konsep Ecological Modernization perlu menjadi pedoman. Kota modern tak bisa lagi dibangun dengan pendekatan usang yang mengorbankan lingkungan demi angka-angka investasi. Batam harus mengadopsi prinsip pembangunan hijau: sistem transportasi publik yang aman dan terjangkau, kawasan resapan yang dilindungi, ruang terbuka hijau yang fungsional, serta regulasi tata ruang yang berpihak pada daya dukung lingkungan. Modernisasi ekologis bukan sekadar jargon, melainkan strategi bertahan hidup kota.

Sayangnya, saat ini fasilitas publik di Batam belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Sistem transportasi umum masih terbatas, halte tidak memadai, dan banyak ruas jalan tidak ramah pejalan kaki atau disabilitas. Padahal, kualitas infrastruktur publik adalah cermin dari kepemimpinan kota: apakah berpihak pada publik atau sekadar memanjakan kapitalis?

Momentum Kepemimpinan Baru

Kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi pada proyek kapital telah menciptakan kota yang indah di atas kertas, namun kerap timpang dalam kenyataan. Proyek properti mewah terus menjamur, sementara kebutuhan dasar seperti ruang terbuka hijau, taman bermain, fasilitas olahraga komunitas, dan pusat-pusat kebudayaan justru minim dan nyaris terabaikan. Ketimpangan ini memperlebar jurang antara kota yang dibangun untuk investor dengan kota yang dibutuhkan oleh warganya.

Selain itu, pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan juga mencerminkan kurangnya keberanian untuk menginterupsi model pertumbuhan lama. Jika orientasi kota hanya berhenti pada perizinan dan seremonial peresmian proyek, maka peran negara sebagai pelindung ruang hidup rakyat menjadi kehilangan makna. Pemimpin sejati harus mampu mengatakan tidak terhadap investasi yang merusak, dan mengatakan ya terhadap inisiatif yang membangun harmoni antara manusia dan alam.

Sebagaimana dikatakan kritikus pembangunan Jane Jacobs, “Kota yang sehat bukanlah yang paling rapi atau mewah, tapi yang paling mampu menyeimbangkan keragaman fungsi dan kebutuhan warganya.” Dan Ivan Illich pernah mengingatkan, “Pembangunan yang melupakan konteks sosial dan ekologisnya akan menjadi proyek yang menjajah warganya sendiri.”

Kini, dengan kehadiran kepemimpinan baru — Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala dan Wakil Kepala BP Batam — ini adalah momentum untuk membalik arah. Sudah saatnya Batam merumuskan kembali visinya bukan hanya sebagai kota industri, tetapi sebagai Bandar Dunia Madani yang menjunjung tinggi keberlanjutan, keadilan sosial, dan partisipasi publik, terutama dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil (civil society).

Membangun kota tidak cukup hanya dengan beton dan baja. Kota juga harus dibangun dengan nilai, narasi, dan keberanian untuk berpihak pada masa depan. Saatnya Batam menunjukkan bahwa ia bukan sekadar mesin ekonomi, melainkan rumah besar yang beradab, berbudaya, dan berdaya tahan lingkungan. 

Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik; Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies; Dosen IIBN Batam.