Lingga, Batamnews – Proyek pembangunan halte di beberapa sekolah yang digarap oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek yang dilakukan melalui pengadaan langsung ini dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 

Hal ini terlihat dari kondisi lantai halte yang sudah mulai rusak hanya beberapa pekan setelah pembangunan. Selain itu, lokasi halte juga dinilai tidak aman karena jaraknya dengan badan jalan kurang dari satu meter, sehingga berpotensi mengganggu lalu lintas.  

Proyek ini diduga sarat dengan penyimpangan dan pemborosan anggaran. Sejumlah sekolah yang menjadi lokasi pembangunan halte ternyata sudah memiliki fasilitas serupa yang masih layak pakai. Pembangunan halte baru ini terkesan asal jadi dan sekadar memenuhi target proyek.  

Baca juga: Prabowo Bangun Kilang Minyak Terbesar di Batam, Siap Serap 378.000 Tenaga Kerja

Berdasarkan data yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), total anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini mencapai Rp348 juta. 

Anggaran tersebut mencakup biaya konsultan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan halte di beberapa sekolah, seperti SMA 1 Dabo Singkep dan SMP 1 Dabo Singkep.  

Berikut rincian anggaran yang tercatat:  
- Konsultan Perencanaan Pembangunan Halte di SMA 1 Dabo Singkep: Rp7.000.000  
- Konsultan Perencanaan Pembangunan Halte di SMP 1 Dabo Singkep: Rp7.000.000  
- Pembangunan Halte di SMA 1 Dabo Singkep: Rp99.662.509,41  
- Pembangunan Halte di SMP 1 Dabo Singkep: Rp99.662.509,41  
- Pembangunan Halte di SMP 2 Dabo Singkep: Rp99.662.509,41  
- Konsultan Pengawas Pembangunan Halte di SMA 1 Dabo Singkep: Rp9.000.000  
- Konsultan Pengawas Pembangunan Halte di SMP 2 Dabo Singkep: Rp9.000.000  
- Konsultan Pengawas Pembangunan Halte di SMP 1 Dabo Singkep: Rp9.000.000  
- Konsultan Perencanaan Pembangunan Halte di SMP 2 Dabo Singkep: Rp7.000.000  

Total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp348 juta. Angka ini dinilai tidak wajar, mengingat beberapa sekolah yang dibangun halte baru tersebut sebelumnya sudah memiliki fasilitas serupa. 

Bahkan, kondisi fisik halte yang dibangun terlihat kurang memadai dan seolah hanya sekadar memenuhi proyek.  

Baca juga: Modus Arisan Bodong di Natuna Terungkap, Korban Alami Kerugian Capai Rp50 Juta

Masyarakat setempat pun mempertanyakan alasan di balik pembongkaran halte lama yang masih layak pakai. 

“Kenapa harus bangun halte baru, padahal halte lama masih bagus? Ini seperti pemborosan anggaran, lagipun masih banyak desa yang membutuhkan bus sekolah, daripada halte,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.  

Temuan ini diduga kuat mengandung indikasi penyimpangan dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, kasus ini diprediksi akan menjadi perhatian serius dari Aparat Penegak Hukum (APH). Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap praktik tidak transparan dalam proyek tersebut.  

Sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan ini. Namun, tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik semakin mengemuka dari berbagai kalangan.  

Warga sekitar, khususnya di Bukit Kapitan dan Pasir Kuning, menyebutkan bahwa lokasi halte bus sekolah yang dibangun justru memakan badan jalan dan berada di tikungan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun anak sekolah yang menunggu di halte tersebut.  

Baca juga: Dishub Lingga Pastikan Halte SMAN 1 Singkep Dibangun Sesuai Spesifikasi

“Yang di SMP Negeri 1 itu memang di kampung kami, lokasinya sangat tidak strategis. Selama ini bus tidak pernah berhenti di lokasi halte karena kalau berhenti di situ, akan mengganggu lalu lintas warga,” ujar salah satu warga Bukit Kapitan, lokasi di mana halte SMP Negeri 1 Singkep berada, Kamis 6 Maret 2025.  

Hal serupa disampaikan oleh warga Pasir Kuning, di mana halte bus sekolah SMA Negeri 1 Singkep juga dinilai tidak aman. 

“Itu posisi halte memang benar-benar membahayakan pengendara lainnya, karena lokasinya di tikungan dan tempat lalu lalang warga,” kata Suryadi, saat melihat langsung kondisi Halte di SMA Negeri 1 Singkep.

Masyarakat berharap agar pemerintah setempat segera mengevaluasi proyek ini dan mengambil langkah tegas untuk memastikan penggunaan anggaran publik yang transparan dan akuntabel. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga belum menanggapi saat dikonfirmasi.