Jakarta, Batamnews - Rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar pemimpin dunia yang dinilai paling korup sepanjang 2024 tidak lagi ditemukan di situs resmi mereka, occrp.org. 

OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi berbasis di Amsterdam, Belanda, yang berfokus pada isu kejahatan terorganisir dan korupsi global. 

Sebelumnya, OCCRP mengumumkan bahwa Joko Widodo, mantan Presiden RI sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, menjadi salah satu finalis 'Person of The Year' dalam kategori Kejahatan Terorganisir dan Korupsi untuk tahun 2024. 

Baca juga: Laka Lantas Pertama 2025: Satu Keluarga Tewas Ditabrak Rombongan Pulang Dugem Tahun Baru

Selain Jokowi, nama-nama seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis India Gautam Adani juga masuk dalam daftar tersebut.

Penilaian ini berdasarkan masukan dari jurnalis, masyarakat, serta panel juri yang tergabung dalam jaringan OCCRP. 

Dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa, 31 Desember 2024, OCCRP menyebut, "Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP."

Namun, hilangnya rilis tersebut dari situs resmi OCCRP menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari OCCRP terkait alasan penghapusan konten tersebut.

Dikutip dari video wawanacara Jokowi, menanggapi tuduhan tersebut, Joko Widodo menyebut banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa bukti kuat. 

"Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang," kata Jokowi dalam pernyataannya.

Baca juga: Wamenpar RI Hadiri Pesta Gonggong di Gurun Pasir Busung, Apresiasi Kuliner dan Potensi Wisata Bintan

Saat ditanya apakah ada unsur politis di balik tuduhan ini, Jokowi tidak memberikan jawaban langsung, tetapi menanggapinya dengan senyuman. 

"He-he. Ya, ditanya aja, orang bisa memakai kendaraan apa pun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat, tuduhan jahat seperti itu, ya," tambahnya.

Hingga kini, perdebatan mengenai keabsahan tuduhan terhadap Jokowi masih terus menjadi pembicaraan di ruang publik, sementara hilangnya rilis tersebut dari situs OCCRP menambah dimensi baru pada isu ini.