Tanjungpinang, Batamnews - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau (Diskominfo Kepri) menggelar Rapat Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri. 

Rapat yang berlangsung pada Selasa ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, dan dihadiri oleh perwakilan KPU, Bawaslu, serta Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. 

Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga sebagai kunci utama untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang bersih, aman, dan kondusif. 

Baca juga: Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran: Korwil Melayu Raya Karimun Ajak Masyarakat Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan memperkuat jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah, termasuk daerah yang memiliki konektivitas terbatas,” ungkap Hasan.

Rapat kerja ini membahas beberapa isu penting, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pilkada. 

Diskominfo berencana mengintensifkan kampanye terkait netralitas ASN melalui berbagai platform komunikasi, termasuk media sosial, untuk menekan potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu. 

"Sosialisasi ini perlu menjangkau seluruh ASN di wilayah Kepri tanpa terkecuali, karena setiap tindakan yang mencederai prinsip netralitas dapat berakibat serius pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilu," tegas Hasan.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah penyebaran informasi yang salah dan berbahaya, seperti hoaks dan isu SARA, yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial. Hasan menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkada yang transparan harus didukung oleh arus informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran berita palsu yang bisa memicu keresahan masyarakat,” tambahnya.

Diskominfo Kepri juga menekankan pentingnya infrastruktur telekomunikasi dalam menjamin kelancaran Pilkada, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. 

Dari total 3.327 TPS di seluruh Provinsi Kepri, 94% telah memiliki koneksi internet yang memadai, meskipun 6% masih mengalami masalah konektivitas yang harus segera ditangani.

Diskominfo berencana untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan operator telekomunikasi dan BAKTI Kominfo agar masalah ini dapat teratasi sebelum hari pemungutan suara.

Ketua KPU Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, menekankan pentingnya validasi data pemilih dan kesiapan infrastruktur komunikasi di semua TPS. 

Ia menjelaskan bahwa mereka sedang berupaya keras untuk memastikan seluruh TPS dapat terhubung dengan baik, agar proses pemungutan dan rekapitulasi suara berjalan lancar.

Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah, mengingatkan akan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam pemilu, serta akan melakukan pengawasan ketat terhadap segala bentuk pelanggaran terkait netralitas ASN.

Baca juga: BPI KPNPA RI Kunjungi Kapolres Serang yang Viral di Media Sosial Karena Aksi Pendekatannya dengan Warga

Rapat juga menegaskan bahwa anggota DPRD yang terlibat dalam kampanye harus mengajukan cuti untuk menjaga profesionalisme dan netralitas. 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Arison, menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pilkada, menyerukan kerjasama antara Diskominfo, KPU, dan Bawaslu untuk mencegah penyebaran berita hoaks dan isu yang dapat memicu ketidakstabilan sosial.

Dengan langkah-langkah ini, Diskominfo Kepri dan lembaga terkait berkomitmen untuk menciptakan suasana yang kondusif menjelang Pilkada 2024, guna memastikan pelaksanaan yang bersih, aman, dan terpercaya.