Tanjungpinang, Batamnews - Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, bersama anggota Komisi II DPRD Kepri Asmin Patros menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau belum merata di seluruh kabupaten/kota. 

Meskipun begitu, ia memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pihak terkait yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada tahun 2023, menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain di Sumatera.

"Walaupun pertumbuhan ekonomi di Kepri cukup baik, namun masih ada ketimpangan di masyarakat," ujarnya beberpa waktu yang lalu.

Baca juga:

Wahyu menekankan bahwa ketimpangan pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa hal ini menjadi tugas bersama untuk diselesaikan oleh seluruh instansi terkait pada tahun 2024.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros, mendorong adanya program pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ia mengapresiasi kerja dan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, terutama dalam Transaksi Pasar Interbank (TPID). Kepri menjadi salah satu yang terbaik dibandingkan dengan beberapa daerah lain," kata Asmin.

Kepala Bank Indonesia Kepri, Suryono, memperkirakan ekonomi Kepri akan tumbuh sekitar 5-5,8 persen pada tahun ini. 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, Suryono menekankan pentingnya pengendalian inflasi melalui operasi pasar, kerja sama antar daerah, subsidi angkutan, dan bantuan pupuk ke petani.

Baca juga:

"Kami melakukan banyak kegiatan untuk mengendalikan inflasi di bidang moneter," katanya.

Sementara itu, terkait UMKM, Bank Indonesia akan memaksimalkan digitalisasi sistem pembayaran. Meskipun tujuh kabupaten dan kota di Kepri telah mencapai tingkat digitalisasi tertinggi, Bintan dan Lingga masih perlu peningkatan.

"Kami terus mendorong UMKM untuk naik kelas dengan go ekspor melalui go digital. Penjualan digital semakin meningkat dan sinergi menjadi hal yang penting," tambahnya.