Batam, Batamnews - Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, berpartisipasi dalam acara penyerahan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada 122 anak dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Kota Batam. Acara ini berlangsung di Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.

Risma mengapresiasi kerjasama Kejaksaan Negeri dan Pemko Batam dalam memberikan hak identitas bagi anak-anak di LKSA. Ia menyebut kegiatan ini sebagai langkah penting dalam memenuhi hak anak, terutama di daerah yang kesulitan mendapatkan akses sosial karena tidak memiliki identitas.

"Saya sangat mengapresiasi kolaborasi Kejari dan Pemko Batam yang memperhatikan dan memberikan identitas bagi anak pada LKSA," ungkap Risma. 

Baca juga: Klarifikasi Kapolsek Galang Mengenai Insiden `Preman Bayaran` Ganggu Warga di Pulau Rempang

Dalam pernyataannya, Mensos menyatakan bahwa acara ini memberikan pemenuhan hak anak, terutama di daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan akses dan bantuan sosial karena kurangnya identitas.

"Di beberapa daerah, banyak yang kesulitan akses dan tidak mendapat bantuan sosial karena tidak memiliki identitas," katanya.

Ia juga menyoroti perlunya gerakan untuk melindungi dan memberikan hak bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus. Bahkan, di kesempatan itu, Mensos mengungkapkan beberapa kesulitan saat menyalurkan bantuan bagi warga yang tidak memiliki identitas.

"Mari kita peduli terhadap anak-anak yatim ini," ajak Risma.

Baca juga: Keluarga Pasien Pertanyakan Kejanggalan Kematian Abangnya di RS Awal Bros Batam: Pasien Kanker Kok Perutnya Terbelah?

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga ikut menyuarakan pentingnya program pemberian identitas di tengah pertumbuhan penduduk yang mencapai 4 persen. "Mohon dukungan untuk kami, dan kami siap menyukseskan semua program pusat di daerah," ungkap Rudi.

Di lokasi yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Rudi Margono, menilai legalitas keberadaan anak tersebut harus diperjuangkan dan dicukupi kebutuhan hukum, apalagi dokumen identitas tersebut sangatlah penting.

"Kami siap mendampingi, semoga ini menjadi gerakan nasional kartu identitas anak. Ini untuk menjamin dan perlindungan hukum, anak-anak harus punya identitas," katanya.