BATAMNEWS.CO.ID, Medan - Lima menteri yang keroyokan untuk membangun Danau Toba melalui Badan Otoritas Pariwisata Kawasan Danau Toba, Sabtu (9/1/2016), memaparkan rencana kerjanya.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta dua perusahaan besar di sekitar Danau Toba berhenti beroperasi. Menurutnya, kedua perusahaan itu memiliki andil besar terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan destinasi unggulan Indonesia itu. "Kalau dalam satu tahun membandel, kami minta Ibu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) saya kasih mission kalau ngeyel, coba bertahan, coba dituntut bikin bangkrut bisnisnya," ujar Rizal saat Rapat Pengambangan Pariwisata Danau Toba di Institut DEL Teknologi, Toba Samosir, Sabtu (9/1/2016).

Menurut Rizal, pemerintah tidak akan main-main mengembangkan pariwisata Danau Toba. Ia menginginkan Danau Toba melebihi Monaco. Pembangunan infrastruktur misalnya jalan tol, bandara, sedang disiapkan untuk mewujudkan masa depan Danau Toba yang lebih baik.

Namun tutur dia, semua upaya pemerintah itu akan sia-sia bila perusahaan-perusahaan itu terus mencemari Danau Toba. Namun, Rizal tidak menyebutkan nama perusahaannya.

Di sekeliling Danau Toba terdapat enam perusahaan besar yakni PT Toba Pulp Lestari, PT Aquafarm Nusantara, PT Allegrindo, PT Gorda Duma Sari, PT Simalem Resort, dan PT Inalum.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Pera Basuki Hadimuljono menyebutkan, insfrastruktur jalan tol yang akan dibangun menuju destinasi Danau Toba sepanjang 116 kilometer dengan jarak tempuh waktu 90 menit.

“Selama ini untuk mencapai Danau Toba dari Kota Medan-Parapat membutuhkan waktu 5-6 jam. Dengan adanya jalan alternatif yang akan dibangun pemerintah akan mempersingkat perjalanan wisatawan ke Danau Toba. Inilah yang menjadi daya tarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Sumut,” katanya.

Bukan hanya itu saja, jalan alternatif lain juga akan ditembus oleh pemerintah. Seperti jalan dari Sibolga menuju Danau Toba menjadi prioritas pemerintah untuk menembusnya. Selain itu, membangun jalan lingkar Samosir. Statusnya akan menjadi jalan nasional.

Transportasi lain yang akan diutamakan dalam pengembangan destinasi wisata Sumut adalah kereta api. Tapi masih dalam kajian lagi oleh pemerintah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan dukungan dengan terbangunnya infrastruktur untuk destinasi wisata Danau Toba dengan menggunakan lahan Hutan Lindung.

“Di sekitar Danau Toba ada 44 persen lahan berstatus hutan lindung dan suaka alam. Ini memungkinkan untuk bisa dipakai dalam pengembangan destinasi Danau Toba,” ujar Siti.

Ia mengakui, terjadi pencemaran air dan lingkungan Danau Toba yang disebabkan ulah masyarakat dan pihak swasta. Dominan pencemaran dilakukan oleh peternak ikan keramba dan peternak hewan di sekitar Danau Toba. Kondisi Danau Toba kian memprihatinkan dengan dijadikannya tempat pembuang limbah.

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban dan penataan agar hasil dari terbangunnya destinasi Danau Toba dapat dirasakan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi menyambut gembira dengan komitmen pemerintah pusat melalui lima kementerian dalam upaya pembangunan destinasi Danau Toba yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendukungnya.

Tengku Erry melaporkan, Danau Toba berada di 7 Kabupaten, yakni Humbang Hasundutan (Humbahas), Toba Samosir (Tobasa), Karo, Tapanuli Utara (Taput), Samosir, Simalungun dan Dairi. Perhatian pemerintah pusat harus didukung oleh daerah.

“Pemerintah daerah harus melakukan aksi dalam melakukan penertiban kerambah-kerambah yang ada di lingkungan Danau Toba, sebagai komitmennya mendukung program pusat mewujudkan destinasi wisata Danau Toba,” pintanya.

Ia memberi masukan kepada pemerintah pusat, adanya jalan alternatif yang lebih singkat menuju Danau Toba, yakni Jalan Rawasering, yakni melalui Medan-Tanjung Morawa-Petumbukan-Seribu Dolok-Tongging yang hanya 94 kilometer. Akses Jalan Rawasering diyakini bakal menjadi jalan alternatif yang lebih cepat aksenya menuju pinggiran Danau Toba.

“Pemerintah Provinsi siap memfasilitasi Pusat dalam pembebasan lahan demi kepentingan negara khususnya banyak orang. Kita yakin masyarakat akan mendukungnya,” ujar Erry.

Usai menggelar rakor, lima menteri bersama Plt Gubernur Sumut berkeliling Danau Toba dengan menumpangi dua helikopter.

(ind/bbs)