BATAMNEWS.CO.ID - Empat kali gagal mengikuti seleksi pimpinan KPK, Thony Saut Situmorang akhirnya berhasil lolos sebagai pimpinan. Di antara lima Pimpinan KPK terpilih, tampaknya Thony Saut Situmorang yang paling sering ikut seleksi.

Pria berdarah Batak itu dikenal cukup kontroversial saat mengikuti seleksi. Terutama ketika sesi wawancara oleh Pansel KPK hingga fit and proper test di DPR.

Beberapa buah pemikirannya yang dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi tetap tak menghambat jalannya menuju posisi Pimpinan KPK.

Saat tes wawancara di hadapan Pansel, mantan anggota BIN itu menilai sudah saatnya korupsi di masa lalu dilupakan. KPK seharusnya berfokus pada kejadian korupsi yang terjadi di waktu dekat ini. Bahkan dia menyebut uang negara yang dilarikan karena kejadian korupsi masa lalu tak perlu dikejar lagi.

Dalam proses uji kelalayan dan kepatutan, Saut merupakan satu-satunya capim KPK yang menyetujui rencana revisi UU KPK. Menurutnya, revisi perlu dilakukan karena UU itu dibuat sebelum adanya Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Bahkan, dia juga setuju dengan pemberian kewenangan SP3 ke KPK. "SP3 ini perlu, tidak manusiawi kalau tidak ada SP3. Lagi pula nanti juga akan ada Dewan Pengawas yang akan mengawasi kan," jelas kata Saut di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senin (14/12/2015).

Selain itu, Direktur PT Indonesia Cipta Investama itu sempat menegaskan akan menghentikan kasus skandal Bank Century dan BLBI bila menjadi pimpinan KPK. Saut menegaskan, dirinya akan fokus memulai pemberantasan korupsi yang baru-baru terjadi. Kasus Bank Century dan BLBI disebutnya akan membuang waktu dan tenaga.

"BLBI dan Century itu kita harus mengumpulkan jaksa terbaik, tapi hasilnya apa? Hasilnya malah jaksa Urip itu. Apa kita mau ada Urip lain?" kata Dosen Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana UI itu.

Namun, pernyataannya yang akan memutihkan kasus BLBI dan Bank Century justru kontradiktif, mengingat dua kasus itu telah merugikan keuangan negara bernilai triliunan rupiah.

Di samping itu, Saut menekankan penyelamatan keuangan negara merupakan prioritasnya bila terpilih menjadi pimpinan KPK. Bila ingin ada perbaikan, maka Singapura bisa dijadikan contoh sebab berhasil memiliki sistem yang tertata dan dipahami.

Lantas, dia menyoroti memulai pembangunan dari nol. Sistem ini yang dinilainya bisa membuat korupsi di Indonesia menjadi nol.

"Maka mari kita mulai dari yang baru. Mari kita bangun Indonesia dari zero to zero, kita mulai dari nol, membuat korupsi nol di Indonesia. Tapi, harus kerjasama," pungkas pria 56 tahun tersebut.

sumber: detikcom

[snw]