Batam, Batamnews - Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus muncul dari elemen masyarakat. Terkini, kalangan nelayan di Kepulauan Riau menyuarakan penolakan kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kepulauan Riau, Eko Fitriandi, menilai, naiknya harga BBM akan berdapat ke berbagai sektor kehidupan nelayan. 

Menurutnya, harga pertalite di SPBU saat ini memang di harga Rp10 ribu per liternya. Namun, saat sampai di tangan nelayan bisa naik 30 persen.

"Biaya operasional nelayan akan naik. Biaya logistiknya, makannya sehari-hari, biaya hidup dan lain-lain ikut naik. Kalau sudah ke pulau nambah 30 persen, hampir 13 ribu per liter. Karena di sana ada biaya angkutnya," kata Eko, Rabu (7/9/2022).

Baca: Kenaikan BBM Bikin Nelayan Karimun Ketar-ketir

Eko juga menilai, dengan naiknya harga BBM, dikhawatirkan akan menurunkan daya beli ikan di tengah masyarakat, sebab harga kebutuhan yang ikut naik 

"Khawatirnya juga nilai ikan di pasar ikut naik, daya beli masyarakat turun. Ketika ayam, tempe lebih murah, masyarakat tak mau beli ikan," kata dia.

Hal ini akan menyebabkan ikan nelayan tidak laku dan nelayan akan susah menjualnya di pasar. "Angka kemiskinan bertambah lagi. Jual mahal tak beli orang, jual murah tak nutup modal," ujarnya.

Baca: Nelayan Karimun Waswas Tak Punya Modal Melaut Pasca-BBM Naik

elain itu, dampak perubahan iklim dalam empat tahun terakhir sangat berdampak pada hasil tangkapan nelayan di seluruh dunia.

"Hampir semua mengeluhkan kurangnya hasil tangkap. BBM naik tidak berdampak juga ikan makin banyak bukan? Nangkap ikan sifatnya berburu, untung-untungan dikasih Allah. Ikan bisa tidak dapat, pengeluaran BBM otomatis beban minyak pasti bertambah," katanya.

Selanjutnya....

Eko juga menilai, nelayan Batam hampir rata-rata saat ini menggunakan pertalite. Dalam sekali keluar menangkap ikan, mereka biasanya mengeluarkan anggaran BBM 20 liter sekali melaut.

"Keluar nangkap ikan 20 liter, dulu harga Rp150 ribu. Sekarang segitu Rp200 ribu, berarti nambah 50 ribu. Ikan pasti dapat? Belum tentu, minyak sudah pasti," katanya.

Dia menambahkan, tak jarang nelayan juga mengeluhkan langka BBM subsidi di Kepri. Kondisi nenurutnya karena Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), belum menyentuh akan 70 persen.

"Misalkan gini, Batam ada 100 nelayan dapat minyak subsidi, yang punya TDKP 30 persen. Mana bisa nutup yang 70 ini, sehingga minyak itu langka," kata dia.

Menurutnya, masalah TDKP saat ini belum maksimal. Ia menyarankan Pemerintah untuk jemput bola.

"Datang ke daerah-daerah, nginap 3 4 hari di situ. Biar mudah melakukan pendataan. Agar tidak terjadi kelangkaan BBM subsidi," katanya.

Pihaknya pun telah bertemu Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terkait keberatan nelayanan terhadap kenaikan harga BBM 

Dia berharap, nelayan Kepri tidak melakukan aksi unjuk rasa, sebab pihaknya telah mewakilkan menyampaikan keluh kesah mereka.

"Kami sudah mewakili kawan-kawan ke Gubernur Kepri. Kami minta Gubernur bilang ke Presiden kalau nelayan Kepri keberatan," tutupnya.