Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Pertamax naik. Keputusan pemerintah itu ramai-ramai dikritik oleh partai oposisi hingga kalangan buruh.

Harga BBM jenis Pertalite hingga Pertamax naik mulai pukul 14.30 WIB, Sabtu (3/9). Alih-alih Jokowi saat menaikkan harga BBM yakni menyesuaikan harga.

"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Termasuk di Batam, Buruh Bakal Aksi Besar-besaran Tolak Kenaikan Harga BBM pada 6 September

Jokowi sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.

Jokowi mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%. Dia mengatakan dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.

Baca juga: Harga BBM Naik, 14.30 WIB Hingga Pertamax Jadi Trending Topic di Twitter

"Seharusnya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit," ucap dia.

"Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," tambahnya.

Demokrat Tolak Harga BBM Naik

Partai Demokrat (PD) mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan segara karena membuat rakyat menderita. Demokrat ingin pemerintah membatalkan harga BBM yang sudah naik.

"Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat," kata anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan kepada wartawan, Sabtu (3/9).

Menurut Wasekjen Demokrat ini, Presiden Jokowi tak mempedulikan suara masyarakat agar harga BBM tak dinaikkan. Kenaikan harga BBM, menurut Irwan, berdampak langsung pada masyarakat kecil.

"Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri," ujarnya.

Harga BBM naik juga akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat pula. Karena itu, Demokrat menolak tegas kenaikan harga BBM.

"Sektor-sektor lain akan terdampak kenaikan BBM, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain. Pemerintah tidak konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan, yaitu 3,3 persen. Kenaikan harga BBM ini akan menaikkan inflasi dan serta-merta menambah kemiskinan," ucap Irwan.

"Kami nyatakan menolak kenaikan BBM ini. Demokrat memilih bersama rakyat. Batalkan kenaikan BBM!" tegasnya.

Buruh Demo Besar-besaran 6 September

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September.

Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

"Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9).

Aksi ini juga digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisasi oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lain yang akan berdemo antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen," imbuhnya.

Presiden PKS Tulis Surat Terbuka ke Jokowi

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuliskan surat terbuka kepada Presiden Jokowi berisi penolakan harga BBM naik. Syaikhu menilai kenaikan harga BBM dapat berdampak langsung pada masyarakat, khususnya yang miskin.

"Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pascapandemi," tulis Ahmad Syaikhu di surat terbukanya ke Jokowi yang diterima detikcom, Sabtu (3/9).

"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali," imbuhnya.

Berikut surat terbuka Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada Presiden Jokowi:

Surat Terbuka Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu

Kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo

'Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi'

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam adil dan sejahtera bagi kita semua

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Kami berdoa semoga Bapak Presiden dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam memimpin bangsa Indonesia.

Bapak Presiden yang Terhormat,

Kami memahami bahwa situasi hari-hari ini, kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Dua tahun lebih telah berlalu, pandemi Covid-19 telah menguji kita sebagai bangsa. Tentu bukan tugas yang mudah bagi Bapak dalam menakhodai bangsa ini melewati masa-masa sulit tersebut.

Alhamdulillah atas kerja kolaborasi seluruh pihak di bawah kepemimpinan Bapak, pandemi Covid-19 terus membaik. Namun demikian, pemulihan ekonomi pasca pandemi masih belum sepenuhnya kembali normal. Rakyat berharap besar bisa kembali bekerja, berusaha, dan beraktivitas normal sebagaimana sebelum pandemi Covid-19.

Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kami meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang.

Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan Pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali.

Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat,

Dua tahun rakyat terpukul pandemi, ekonomi mereka tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Tukang ojek, pedagang kaki 5, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.

Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat,

PKS memandang kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat: mengapa untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjang-kau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya.

Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat,

Kami juga memahami bahwa Bapak Presiden akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demiki-an, bukankan Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik karena itu tidak baik bagi peningkatan produktivitas masyarakat?

Bantuan sosial hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Apalagi, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan; ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.

Kami memandang bahwa pembengkakan biaya APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan menghindari praktik korupsi serta pengawasan yang ketat terhadap konsumsi BBM bersubsidi. Selain itu, Pemerintah seharusnya juga bisa menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas.

Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Semoga pandangan kami dapat menjadi perhatian penting bagi Bapak Presiden untuk meninjau kembali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya.

Wallahul muwafik ila aqwamith thariq
Nashrummminallahi wa fathun qarib

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Jakarta, 1 September 2022
Atas nama keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera

Ttd

Presiden PKS
H. Ahmad Syaikhu