Natuna - Wilayah Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara kerap kali mengalami gesekan terkait batas wilayah internasional, khususnya zona perairan yang ada di Laut Natuna Utara. Apalagi jika bukan terkait Illegal Fishing yang dilakukan nelayan asing.

Belakang Laut Cina Selatan yang menjadi primadona di kawasan perairan ASEAN kerap menjadi pemicu ketegangan antar sejumlah negara. Hal tersebut disebabkan klaim tiap tiap negara atas batas kelautan atau zona ZEE.

Yang paling menonjol adalah aksi penangkapan ikan Illegal (Illegal Fishing) oleh Kapal Nelayan Asing ( KIA) yang sengaja dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara secara terang terangan.

Kapal ilegal fishing ditangkap di Natuna

Aksi Illegal Fishing ini sudah sering terjadi, bahkan tak jarang gesekan antara kapal petugas Indonesia dan KIA kerap terjadi di tengah Laut.

Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Dofir saat dijumpai Rabu, 24 Maret 2021 mengungkapkan bahwa sampai sejauh ini masih banyak menerima penyerahan hasil tangkapan KIA yang melakukan aktivitas Illegal Fishing di wilayah Laut Natuna Utara. "Kebanyakan kapal kapal tersebut berbendera Vietnam dan Thailand, " Ungkap Danlanal.

Wilayah Natuna selain kaya akan sumber Migasnya, juga menjadi surganya ikan bagi para nelayan. Tak heran jika perairan Natuna banyak diburu oleh para nelayan asing untuk mengeruk hasil laut.

Melihat iklim Geopolitik membuat pemerintah pusat memfokuskan perhatianya di wilayah perbatasan paling Utara NKRI ini.

Sejumlah pangkalan dan fasilitas militer telah dibangun di wilayah Natuna. Tak luput, presiden Jokowi beserta  jajaran mentrinya pun kerap mengunjungi Natuna sebagai bentuk perhatian seriusnya.

Wakil Bupati Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti pun merespon baik sikap pemerintahan Jokowi yang menaruh fokus perhatian untuk pertahanan di wilayah Natuna.

Wabup Natuna, Ngesti

Hal itu dinilai sebagai bentuk dukungan dan apresiasi pemerintah pusat terhadap masyarakat Natuna yang selama ini telah menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Kita berharap pemerintah pusat juga memperhatikan segi ekonomi dan pembangunan di Natuna, bukan hanya berfokus ke sektor pertahanan saja, " harap Ngesti saat dimintai tanggapa, Kamis (25/3/2021) pagi.

Masih menurut Ngesti, dengan ditingkatkanya mutu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada jiwa nasionalisme untuk membangun dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Dirinya juga berharap kedepanya pemerintah pusat lebih memperhatikan masalah masalah kelautan yang kerap terjadi di wilayah Laut Cina Selatan, seperti Illegal Fishing yang sampai sejauh ini kian marak terjadi.