Negara Barat Kecam Kudeta Myanmar, Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi

Negara Barat Kecam Kudeta Myanmar, Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi angkat bicara soal Rohingya. (Reuters)

Batam - PBB mengecam militer Myanmar setelah mengambil alih kekuasaan, menyerukan pembebasan para pemimpin terpilih, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Sekjen PBB, Antonio Guterres menyampaikan perkembangan di Myanmar merupakan pukulan telak bagi reformasi demokrasi dan mendesak semua pemimpin menahan diri dari kekerasan dan menghormati HAM.

AS, Australia, dan Singapura mengungkapkan kecemasannya setelah militer Myanmar mendeklarasikan darurat nasional dan penangkapan para pemimpin, yang menurut Angkatan Darat Myanmar dilakukan sebagai tanggapan "kecurangan pemilu".

"Kami menyerukan pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin rakyat sipil dan menghormati kehendak rakyat Myanmar yang disampaikan melalui pemilu demokratis pada 8 November," jelas Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Senin (1/2/2021).

Gedung Putih menyampaikan Presiden Joe Biden telah diinformasikan terkait penangkapan tersebut.

"AS menolak upaya apapun untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokratis Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tak dihentikan," jelas juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne menyerukan militer Myanmar menghormati hukum, mengatasi masalah melalui mekanisme legal dan juga menyerukan pembebasan segera para pemimpin yang ditangkap.

 

Kementerian Luar Negeri Singapura mendesak seluruh pihak menahan diri dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang positif dan damai.

Penangkapan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya terjadi beberapa hari setelah meningkatnya ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer setelah pemilu 8 November di mana partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demorkasi (NLD) meraih kursi mayoritas.

Pada Senin, militer menyerahkan kekuasaan pada pemimpin militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan darurat nasional selama satu tahun, menurut pernyataan militer yang diumumkan melalui siaran televisi.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews