Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menyita perhatian publik karena aksinya membuka 'borok' perusahaan belum lama ini. Salah satu yang diungkap Ahok ialah hobi direksi lobi menteri.

Merespons hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, setiap keputusan strategis perusahaan harus berdasarkan persetujuan komisaris.

"Di sebuah perusahaan atau di BUMN itu kalau keputusan-keputusan strategis tidak akan bisa dilakukan tanpa persetujuan komisaris. Jadi mau lobi apapun ke menteri kalau di komisarisnya nggak setuju, untuk strategis nggak bisa," katanya dalam sebuah webinar, Minggu (20/9/2020).

"Ini kan korporasi itu, korporasi kan punya mekanisme-mekanisme sendiri di sana, memang dia punya hukum-hukum korporasi sendiri," sambung Arya.

Lantas, apakah pernyataan Ahok tak tepat? Arya hanya menuturkan, Ahok sendiri tak menyebutkan konteks lobi yang dimaksud.

"Kan masalahnya Pak Ahok tidak menyebutkan konteks yang mana, jadi kita susah konteks mana," katanya.

Selanjutnya, Arya menambahkan, saat ini pengawasan komisaris di anak usaha semakin ketat. Dulu, kata Arya, komisaris bisa diangkat tanpa diketahui kementerian.

"Kalau masalah komisris di anak perushaan sekarang kita sangat ketat. Dulu itu banyak diangkat-angkat komisaris tanpa diketahui kementerian. Justru kita rapikan semua. Banyak BUMN itu membuat anak perusahaan itu tanpa persetujuan kementerian. Sekarang ketat betul hal-hal seperti itu. Itu bagian pegawasan yang kita lakukan," terangnya.