Bintan - Pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Proyek pembangunan jembatan penghubung itu menjadi pioritas nasional.

Namun ada persoalan yang belum dapat diselesaikan sampai saat ini yaitu menetapkan alternatif jarak titik pendaratan (landing point) jembatan tersebut di Kabupaten Bintan.

Anggota Komisi V DPR RI, Ansar Ahmad mengatakan, ada dua alternatif yang bisa digunakan untuk menentukan lokasi landing point jembatan tersebut. Yaitu jarak pendaratan jembatan itu ke daratan lebih memanjang atau memendek.

“Setiap alternatif ada resikonya. Selain biaya, juga dampaknya karena landing point jembatan itu menggunakan lahan milik PT Surya Bangun Pertiwi (SBP),” ujar mantan Bupati Bintan ini, Jumat (10/1/2020).

Alternatif pertama, jarak landing point memanjang. Pastinya akan menelan anggaran yang besar namun terjamin dari sisi kemudahan dan keamanan.

Sedangkan jarak yang pendek, kata Ansar, sangat beresiko. Karena bedasarkan kajian Dinas PUPR Kepri, kedalamannya tidak sesuai dan juga akan membelah Kawasan Industri Lobam yang dikelola PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE).

“Lahan PT SBP ini dikelola oleh PT BIIE, jika menetapkan landing point yang pendek perusahaan ini keberatan. Kalau pilih yang panjang pastinya menyangkut biaya. Jadi itu yang harus segera diputuskan,” katanya.

Ansar menyarankan agar Plt Gubernur Kepri, Isdianto segera menggelar rapat kembali bersama Dirjen Bina Marga, Kemenhub, dan BMKG untuk menyatukan pendapat soal alternatif yang akan dipilih.

"Kemudian juga mengajak TNI AL karena menyangkut tinggi jembatan agar dapat dilintasi oleh kapal-kapal perang," tukasnya.

Apalagi perairan Kepri menjadi kawasan strategis pertahanan nasional.

Di sisi lain, kata Ansar, Satker Kementerian PUPR yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 4 Jambi-Kepri menyarankan untuk memilih alternatif jarak yang panjang.

“Kata Satker Kementerian PUPR, meskipun jaraknya lebih panjang sedikit dan biayanya tidak jauh berbeda,” jelasnya.

Pihaknya sebagai Komisi V DPR RI akan mendukung penuh pembangunan jembatan tersebut. Bahkan dengan semangat pihaknya sengaja membelokan kunjungan kerja (kunker) Komisi V dari provinsi lain ke Kepri hanya untuk mengenalkan wilayah ini kepada anggota-anggota di komisinya.

Komisi V dikatakan Ansar sangat mendukung penuh karena wilayah Kepri punya prospek besar sebagai lumbung ekonomi Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Maritim sudah meninjau lokasi untuk pembangunan Jemabatan Babin ini.

“Kita minta Pak Plt Gubernur cepat putuskan kesepakatan alternatif itu. Lalu dirapatkan di tingkat pusat, apabila diputuskan maka saya dan teman-teman di Komisi V DPR RI dan badan anggaran akan segera mendorong direalisasikan,” ucapnya.