Batam - Keberadaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) harus mampu mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Batam. Persoalan ini diharapkan bisa ditangani oleh berbagai pihak.

Pesan itu disampaikan Wali Kota HM Rudi saat melantik komisioner KPPAD Batam di Kantor Wali Kota, Jumat (8/3/2019). Lima komisioner itu adalah Abdullah, Nina Inggit, Aznedra, Leni Fitriani dan Siti Aminah.

"Indonesia akan mendapat bonus demografi, contoh anak-anak lahir tahun ini, maka tahun 2045 mereka berusia 26 tahun sedangkan yang lahir 10 tahun lalu, akan berusia 36. Nah inilah yang harus dilindungi kita semua. Tapi perlindungan kita semua juga harus ada institusinya, yang bisa langsung menangani. Maka dilantiklah KPPAD," kata Rudi.

Penanganan yang akan dilakukan pemerintah ini, nantinya juga tidak hanya sebatas pada anak sebagai korban, tetapi juga terhadap orang tua sebagai pelaku kekerasan.

"Kita cari tahu penyebab orang tua melakukan karena apa, kalau karena ekonomi itu jadi tanggung jawab kami pemerintah," katanya. 

Dengan adanya komisi ini, penanganam yang akan dilakukan untuk meminimalisir kasus kekerasan dilakukan secara menyeluruh. Seluruh aspek pemerintahan, juga diharapkan Rudi mampu berkontribusi untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak. 

"Tugas kita menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap anak. Tidak hanya Dinas Kesehatan yang menangani anak ketika sakit, tapi kita tangani sejak awal, kalau kita kerjasama, Batam akan berhasil dari segi pendidikan anak," ujarnya. 

Segala sesuatu proses temuan di lapangan, KPPAD diimbau untuk konfimasi ke Dinas Sosial, dan Dinas Perempuan. Rudi berharap Pemerintah Kota Batam bisa melakukan tugasnya secara maksimal terhadap pencegahan kekerasan anak, setelah adanya komisi ini. 

"Kalau memang ada yang bisa dibantu oleh pemerintah, ya akan kita bantu. Kalau tidak ada yang bisa dibantu ya coba keluar sendiri," ujarnya 

(das)