Batam - Kepercayaan masyarakat pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan jumlah anggota yang terus bertambah. Di sisi lain, defisit di tubuh BPJS Kesehatan juga terus meningkat hingga akhir tahun 2018.

Irfan Rachmadi, Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam mengatakan tercatat hingga per 1 Januari 2019 terdapat 1.024.906 jiwa yang sudah mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan Batam. 

"Data tersebut naik sekitar 123.040 jiwa, dimana sebelumnya per 1 Januari 2018 sudah terdaftar sekitar 901.866 jiwa," kata Irfan, pekan ini.

Dia menerangkan dari data tersebut terdapat 198.742 jiwa sebagai kategori penerima bantuan iuran, kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti PNS, TNI/ Polri dan pegawai swasta paling mendominasi sekitar 515.459. Selanjutnya Jamkesda dan PJKMU Askes (transisi) sebanyak 35.722 jiwa.

Sedangkan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) seperti pekerja mandiri sebanyak 271.310 dan kategori Bukan Pekerja (BP) seperti investor, penerima pensiuan dan veteran sebanyak  3.673 jiwa, angka ini merupakan angka terkecil dibandingkan kategori lainnya.

"Dengan berbagai layanan yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan tentunya menarik minat warga yang belum mendaftar untuk menjadi anggota," kata dia.

Tidak dapat dipungkiri defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan juga terus melonjak. 

Dilansir dari ekonomi.kompas.com BPJS Kesehatan sebelumnya memperkirakan mengalami defisit pada 2018 mencapai Rp 16,5 triliun. Atas dasar itu BPJS Kesehatan tengah berupaya mengefisiensi pengeluaran untuk mengurangi angka defisit tersebut.

Keadaan tersebut tentu mengundang perhatian dari Kementerian Keuangan. Setidaknya sejak September 2018 hingga akhir Desember 2018, Kementerian Keuangan sudah menyuntikkan dana dengan total Rp 10,4 Triliun yang dicairkan dalam 3 tahap.

Pihak BPJS Kesehatan ke depan mengharapkan peran pemerintah daerah semakin dioptimalkan baik dari sisi kualitas dan mutu pelayanan kesehatan.

Dengan demikian derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS.

(sya)