Batam - Memilih profesi dokter memberi tantangan tersendiri bagi dr Raisya Purnama Puteri. Meskipun berperan sebagai dokter spesialis estetika, ia sudah bekerja di beberapa rumah sakit maupun klinik. 

Menurutnya ada hal yang mendebarkan ketika mendalami profesi tersebut, apalagi ketika berada di ruang unit gawat darurat (UGD). 

"Paling mendebarkan berada di UGD, mesti tenang, dan dokter harus bisa mengontrol emosi, jangan terlalu panik, kalau panik bagaimana menenangkan keluarga pasiennya nanti," ujar Raisya, Sabtu (21/7/2018). 

Untuk menjadi seorang dokter memang membutuhkan waktu yang panjang, proses pendidikan cukup menyita waktu. Wanita cantik yang sudah berusia 27 tahun ini tetap konsisten akan pendidikan. 

Sejak tahun 2012, Ia harus bolak-balik Batam-Jakarta untuk menempuh pendidikan. Pengorbanannya pun membuahkan hasil, namun tidak sampai di situ wanita lulusan universitas Trisakti ini juga akan melanjutkan pendidikan ke Sumatera Barat mengambil jurusan Kardiologi, sesuai permintaan orangtuanya. 

"Selain karena orangtua, tentu jurusan kardiologi ini lebih menantang karena menjadi spesialis jantung," kata dia. 

Bagaimana komentar Raisya soal pendidikan di Batam?

Sebagai sosok yang konsisten dalam pendidikan, dr Raisya turut serta memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia. Termasuk masalah pendidikan Batam yang saat ini heboh dengan kasus korupsi.

Namun membaca berita di media massa yang menyebutkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sarat dengan Pungutan Liar (Pungli). Ia mengaku miris karena dunia pendidikan telah dicoreng. 

"Dunia pendidikan sudah digunakan untuk tindakan kriminal, sangat disayangkan, lagipula untuk apa dibuat sistem zonasi, hal itu malah membuka peluang untuk pungli, kebayang orangtua dipaksa memasukkan anaknya di sekolah terdekat rumah," kata wanita kelahirang Bukittinggi tersebut. 

Karena PPDB sebagian besar digunakan menjadi tempat pungli, yang menjadi korban tentunya adalah orangtua yang tidak mampu. 

"Kalau uang orangtuanya tidak ada, kasihan mereka jadi tidak sekolah, semoga pemerintah bisa kaji ulang aturan sistem zonasi ini," katanya. 

(ret)