Bintan - Pembangunan Jalur Lintas Timur (Lintas Barat Lanjutan) tahap ke III yang dikerjakan Dinas PUPR Bintan dan Provinsi Kepri serta BP Kawasan Bintan terancam berhenti.

Padahal, masing-masing dinas sudah mengalokasikan dananya sebesar Rp 32,59 miliar lebih untuk pemangkasan, pemerataan dan penimbunan lahan serta pengaspalan sepanjang 4,5 Km.

Namun proses ganti rugi lahan yang digunakan untuk proyek multiyears itu tersendat. Nominal yang ditetapkan oleh tim apresial tidak sesuai dengan harga yang diinginkan pemilik lahannya.

"Masak harga yang ditawarkan sama dengan tahun lalu. Siapa juga yang mau," ujar salah satu pemilik lahan, Selasa (10/7/2018).

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung PUPR Bintan, Rusli mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan diagendakan kembali rapat bersama jajaran terkait. 

"Kita akan bahas lagi soal pembebasan lahan yang belum selesai," katanya.

Nantinya tim aprisial akan mengkaji ulang soal harga lahan yang akan dibebaskan per meternya. Sebab bisa saja terjadi perbedaan harga tanah di tahun lalu dengan sekarang. 

"Makanya nanti mau dihitung lagi. Berapa harga per-meternya yang harus diganti," jelasnya.

Jika angka ganti rugi lahan sudah disepakati antara tim apresial dengan pemilik lahan. Kata Rusli, pemerintah melalui bagian agraria akan mengusulkan anggaran pembebasan lahan itu melalui APBD Bintan. 

"Semoga cepat selesailah, proyek tersebut juga bisa cepat jalan dan cepat selesai juga," ucapnya. 

(ary)